1 day ago
10
Kendari – Lokakarya harmonisasi kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (21/7/2026).
Diinsiasi oleh Rare Indonesia, lokakarya yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari ini menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.
Vice President Rare Indonesia, Hari Kushardanto, menyampaikan Sultra menjadi daerah pertama sekaligus model nasional dalam penerapan Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) berbasis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Penyelenggaraan lokakarya harmonisasi kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang diinsiasi oleh Rare Indonesia, di salah satu hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Foto: Istimewa. (21/7/2026).“Sekitar 96 persen pelaku usaha perikanan di Sultra merupakan nelayan skala kecil. Karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi solusi agar masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya laut,” ujar Hari.
Ia menjelaskan, hingga saat ini terdapat delapan kawasan PAAP yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra. Kemudian belasan belasan kawasan lainnya masih menunggu penetapan. Model tersebut kini telah diadopsi di sejumlah provinsi lain sebagai contoh pengelolaan kawasan berdampak konservasi.
“Rare juga mengembangkan skema pendanaan inovatif melalui Impact Bond di Kabupaten Buton, Buton Tengah (Buteng), dan Buton Utara (Butur). Program tersebut ditargetkan mampu menjangkau sekitar 25 ribu nelayan tambahan hingga 2030, melengkapi pendampingan yang telah dilakukan kepada sekitar 159 ribu nelayan di 104 desa di Sultra,” ungkapnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor kelautan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu berkolaborasi karena manfaat laut yang sehat dirasakan oleh berbagai sektor, mulai dari perikanan, pariwisata, lingkungan hidup hingga pembangunan sosial.
“Setiap sektor memiliki peran masing-masing sehingga pengelolaan pesisir dan laut dapat berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, tujuan besarnya adalah menjaga kelestarian laut Sultra sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” tegasnya.
Output lokakarya ini sendiri untuk mewujudkan penerapan konsep ekonomi biru (blue economy) yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya laut, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Muhammad Fadlansyah, mengatakan Sultra merupakan provinsi kepulauan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan sangat besar.
“Berdasarkan data tahun 2024, produksi perikanan tangkap Sultra mencapai sekitar 270 ribu ton per tahun, sedangkan produksi perikanan budidaya mencapai sekitar 420 ribu ton per tahun. Capaian tersebut menunjukkan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelas Fadlansyah.
Meski begitu, Fadlansyah, mengatakan terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama. Mulai dari ancaman overfishing, kerusakan ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang, dampak perubahan iklim, konflik pemanfaatan ruang laut, hingga rendahnya nilai tambah hasil perikanan yang masih dinikmati masyarakat pesisir.
“Yang harus kita jaga adalah bagaimana sumber daya pesisir dan laut tetap lestari, masyarakat pesisir dan nelayan makin sejahtera, dan ekonomi daerah terus tumbuh secara berkelanjutan. Itulah esensi ekonomi biru yang saat ini menjadi arah pembangunan nasional sekaligus bagian dari visi pembangunan Sultra,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Miftahul Huda, menyebut Sultra menjadi salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam implementasi program ekonomi biru nasional.
Ia membeberkan, saat KKP sedang menjalankan enam program prioritas sektor kelautan dan perikanan, terdiri dari penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut dan darat, revitalisasi tambak pesisir, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, modernisasi armada perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
“KKP juga tengah mengembangkan program Namu Lauta di kawasan konservasi Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), dengan luas sekitar 81.902 hektare. Program tersebut tidak hanya membangun infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal, termasuk desa wisata dan usaha berbasis sumber daya pesisir,” tandas Miftahul.
Post Views: 8
