1 day ago
13
Kendari – Antrean bahan bakar minyak (BBM) yang kembali mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat sorotan dari Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Kendari dan Presiden Mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.
Kedua kelompok mahasiswa tersebut meminta pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) turun langsung memeriksa penyebab antrean BBM yang terus terjadi. Mereka menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan yang dianggap biasa.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UM Kendari sebelumnya menyoroti antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU. Salah satunya antrean di SPBU Teratai pada 7 September 2026 disebut mengular hingga sekitar 500 meter.
Presiden mahasiswa atau Ketua BEM UM Kendari, Ruslan, mempertanyakan kondisi tersebut di tengah adanya informasi bahwa ketersediaan BBM masih aman.
“BBM di Kendari semakin sulit diperoleh, antrean semakin panjang, masyarakat harus menunggu berjam-jam. Pertanyaan kami sederhana: pemerintah dan aparat penegak hukum ke mana? Kalau stok memang aman sebagaimana yang disampaikan, lalu mengapa masyarakat masih harus menghadapi antrean seperti ini?” kata Ruslan, Kamis (10/9/2026).
BEM UM Kendari meminta pemerintah dan Pertamina membuka data mengenai kuota serta realisasi distribusi BBM bersubsidi di Kota Kendari. Data tersebut dinilai penting untuk menjelaskan apakah pasokan yang tersedia masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ruslan juga meminta APH memeriksa kemungkinan terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pemeriksaan dapat mencakup pola pembelian, pengisian berulang, penggunaan tangki modifikasi, pembelian menggunakan jeriken hingga kemungkinan penimbunan.
Ia menegaskan permintaan tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu. Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran di lapangan.
“Justru karena kami tidak ingin menuduh tanpa bukti, maka kami meminta aparat turun langsung. Periksa bagaimana transaksi berlangsung, periksa pola pembelian kendaraan tertentu, periksa penggunaan QR Code, periksa kemungkinan pengisian berulang, dan periksa apakah ada pihak yang membeli BBM subsidi dalam jumlah tidak wajar,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa UHO Kendari, Fitryah Ainun, juga meminta pemerintah dan APH tidak tinggal diam melihat antrean BBM yang kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kendari.
Presiden Mahasiswa UHO Kendari menilai antrean yang berulang perlu ditelusuri untuk mengetahui persoalan sebenarnya, mulai dari ketersediaan pasokan hingga proses distribusi BBM.
“Kalau antrean panjang terjadi sekali mungkin bisa dipahami. Tetapi kalau terus berulang dan masyarakat setiap hari harus menunggu berjam-jam, tentu ada persoalan yang perlu dijelaskan. Pemerintah dan pihak terkait harus terbuka kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, antrean BBM ikut memengaruhi aktivitas masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja. Pengemudi, pedagang, pekerja, pengusaha UMKM, dan masyarakat lainnya harus kehilangan waktu produktif karena menunggu BBM.
Ainun meminta APH tidak hanya melihat antrean yang terjadi di SPBU, tetapi juga menelusuri rantai distribusi BBM hingga ke tingkat penyalur.
“APH harus turun melihat persoalan ini. Jangan berhenti pada antrean di SPBU. Cari tahu apa penyebabnya. Apakah pasokan berkurang, ada persoalan distribusi, atau ada hal lain yang perlu diperiksa. Semua harus terang,” tegasnya.
Presiden Mahasiswa UHO Kendari juga meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memastikan masyarakat memperoleh BBM secara adil dan tidak ada penyimpangan dalam proses distribusi.
“Kalau ditemukan pelanggaran, silakan diproses sesuai aturan. Yang paling penting, masyarakat jangan terus dirugikan,” pungkasnya.
Post Views: 21
