1 day ago
18
Kendari – Sebanyak 104 tenaga kerja konstruksi mengikuti kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi dalam program strategis padat karya melalui aspirasi yang digelar di Perumahan Rajendra Residence I, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (4/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VI Makassar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari, Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Tenggara (Sultra), serta didukung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, melalui program aspirasi.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ridwan Bae. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa program pembekalan dan sertifikasi tersebut bertujuan menciptakan tenaga kerja konstruksi yang profesional, kompeten, dan mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.
Ketua Bidang X Infrastruktur, Tata Ruang, Properti, dan Perhubungan BPD HIPMI Sultra, Asri. Foto: La Ode Muhammad Ismail/Kendariinfo. (4/7/2026).“Kami membina mereka agar hasil karya yang mereka berikan dalam mendukung pembangunan, baik gedung maupun pekerjaan konstruksi lainnya, dapat dikerjakan dengan baik,” ujarnya kepada Kendariinfo saat ditemui.
Menurut Ridwan Bae, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi menjadi hal yang sangat penting agar para pekerja mampu bersaing sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang.
Ia menegaskan, DPR RI melalui Komisi V akan terus mendorong pelaksanaan program pembekalan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi agar dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Ridwan berharap program tersebut dapat terus diperluas hingga seluruh tenaga kerja konstruksi di Indonesia memiliki sertifikat kompetensi. Dengan demikian, kualitas pekerjaan yang dihasilkan akan makin baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Siti Nurrusiah. Foto: La Ode Muhammad Ismail/Kendariinfo. (4/7/2026).“Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan DPR RI melalui Komisi V terus mendorong kegiatan ini agar berjalan secara berkelanjutan. Harapannya, pada suatu saat nanti tidak ada lagi tenaga kerja konstruksi di Indonesia yang belum melalui proses sertifikasi, sehingga hasil pekerjaan mereka benar-benar berkualitas,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bidang X Infrastruktur, Tata Ruang, Properti, dan Perhubungan BPD HIPMI Sultra, Asri, mengatakan program tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten.
“Ini penting bagi kami semua karena menyangkut ketersediaan tenaga kerja,” katanya.
Menurut Asri, program pembekalan dan sertifikasi tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun. Namun, tahun ini menjadi kali pertama pelaksanaannya menggandeng BPD HIPMI Sultra sebagai mitra.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang sehingga upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi bisa berjalan secara berkesinambungan.
“Harapannya, tahun depan kami bisa bekerja sama lagi dan program ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VI Makassar, Siti Nurrusiah, menjelaskan bahwa sertifikat yang nantinya diterima oleh 104 peserta akan menjadi bukti kompetensi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan para tenaga kerja konstruksi.
Menurutnya, sertifikat tersebut menjadi pengakuan resmi bahwa pemiliknya memiliki kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme sesuai dengan standar yang berlaku.
“Memang mereka sudah memiliki keterampilan dan pengalaman. Namun, untuk membuktikan bahwa kemampuan itu benar-benar diakui secara resmi, hal tersebut dapat dibuktikan melalui sertifikat ini,” ujarnya.
Siti menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi sebagai syarat dalam menjalankan pekerjaannya.
Post Views: 7
