PANGANDARAN JAWA BARAT - Dengan semangat kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif, kami berharap seluruh rekomendasi dan evaluasi terhadap LKPJ ini dapat menjadi bahan perbaikan bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pangandaran, untuk itu kami Fraksi PDI Perjuangan, dengan ucapan basmalah, menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya , " Kata Rohimat Resdiana saat menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan di Gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Senin (16/03/2026).
Disampaikannya bahwa, LKPJ merupakan instrumen penting dalam sistem Pemerintahan Daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, tetapi juga menjadi sarana evaluasi bersama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan pemaparan LKPJ tahun 2025, fraksi kami mencermati beberapa hal penting sebagai berikut. pertama, terkait dengan kinerja pendapatan daerah. Kami mengapresiasi capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai lebih dari 99 persen dari target yang telah ditetapkan.
Capaian ini menunjukkan adanya upaya yang cukup baik dari Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. secara khusus, kami juga mencermati peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah mulai berkembang dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah semakin membaik. ke depan, kami mendorong Pemerintah Daerah untuk terus melakukan inovasi dan optimalisasi pengelolaan PAD, terutama melalui penguatan sektor pariwisata, umkm, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Kedua, berkaitan dengan struktur Pendapatan Daerah yang masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun hal tersebut merupakan kondisi yang umum terjadi di banyak daerah, namun fraksi kami memandang bahwa upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah tetap perlu menjadi perhatian bersama.
Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Daerah untuk terus menggali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal sehingga kontribusi PAD terhadap struktur APBD dapat semakin meningkat di masa mendatang.
Ketiga, terkait dengan pelaksanaan belanja daerah. Fraksi kami mencermati bahwa realisasi belanja daerah telah mencapai lebih dari 92 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan dengan cukup baik.
Namun demikian, kami juga mencermati bahwa komposisi belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional, sementara belanja modal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ke depan, kami berharap Pemerintah Daerah dapat terus meningkatkan proporsi belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Keempat, terkait dengan indikator kinerja makro daerah. Fraksi kami mengapresiasi adanya peningkatan indeks pembangunan manusia serta penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan adanya perbaikan pada aspek kesejahteraan masyarakat. hal ini tentu tidak terlepas dari berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Namun demikian, fraksi kami juga mencermati bahwa pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 mengalami kontraksi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama dan perlu disikapi dengan langkah-langkah strategis, terutama melalui penguatan sektor-sektor unggulan daerah.
Kelima, berkaitan dengan potensi ekonomi daerah. fraksi kami memandang bahwa pengembangan sektor-sektor potensial perlu terus diperkuat melalui kebijakan pembangunan yang terintegrasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Pada kesempatan ini, fraksi kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas berbagai capaian dan langkah strategis yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025, di antaranya:
1. Penyelesaian permasalahan pegawai pemerintah Non-ASN, khususnya melalui diterbitkannya surat pengangkatan PPPK Paruh Waktu, yang memberikan kepastian status dan harapan baru bagi para tenaga yang selama ini telah mengabdikan diri dalam pelayanan publik.
2. Program pembangunan Gerai Koperasi Desa/ kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas akses usaha masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi Desa.
3. Perkembangan positif Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti dan Perumda BPR BKPD Pangandaran, yang menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat BUMD sebagai instrumen pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi daerah.
4. Penataan zona Wisata Pantai Pangandaran, yang menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kawasan wisata unggulan daerah sehingga lebih tertata, nyaman, dan berdaya saing.
5. Hampir rampungnya pembangunan masjid besar al-hikmah parigi, yang tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.
Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia berkaitan dengan agenda hari ini, kami Fraksi PDI Perjuangan, dengan ucapan basmalah, menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, "katanya".
Tambah Rohimat, dengan semangat kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif, kami berharap seluruh rekomendasi dan evaluasi terhadap LKPJ ini dapat menjadi bahan perbaikan bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pangandaran, "ujarnya".(Anton AS)
