Kendari – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat mulai diterapkan pada November 2026. Program tersebut akan melibatkan warga hingga tingkat RT dan RW untuk menangani sampah sejak dari rumah.
Siska menyampaikan rencana itu saat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyapa warga Kecamatan Kendari dan Kecamatan Kendari Barat, Kamis (20/8/2026).
Menurut Siska, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan pemerintah sendirian. Ia menilai keterlibatan masyarakat diperlukan agar pengelolaan sampah dapat berjalan dari tingkat rumah tangga.
“Kalau kita bicara isu perkotaan, salah satunya adalah sampah. Sampah itu bukan tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab setiap orang,” ujar Siska.
Dalam pelaksanaannya sendiri, Pemkot Kendari akan membentuk Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) berbasis masyarakat di setiap wilayah yang disepakati. Masyarakat akan mengelola lembaga tersebut mulai dari struktur organisasi, manajemen hingga operasional.
Melalui skema itu, warga akan memilah sampah dari rumah sebelum petugas mengambilnya secara langsung. Sampah kemudian dikumpulkan untuk dibawa ke tempat pemrosesan akhir.
Masyarakat akan membayar iuran pelayanan yang besarannya ditentukan melalui kesepakatan bersama. Iuran tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional LPS.
Pembentukan LPS akan dibahas melalui musyawarah di tingkat RT dan RW dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna dan tokoh masyarakat. Setelah kesepakatan terbentuk, lurah akan menerbitkan surat keputusan berdasarkan ketentuan yang disiapkan Pemkot Kendari.
Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada November 2026. Pemkot Kendari juga akan menurunkan tim ke setiap kelurahan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan LPS.
Selain melibatkan masyarakat, Siska meminta aparatur sipil negara (ASN) menjadi contoh dalam pengelolaan sampah. Melalui Instruksi Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026, setiap ASN Kota Kendari diwajibkan mengumpulkan sedikitnya 2 kilogram sampah setiap bulan.
Dengan jumlah ASN yang mencapai lebih dari 10 ribu orang, program tersebut diperkirakan dapat mengumpulkan sekitar 20 ton sampah setiap bulan.
“Saya yakin sampah yang ada di Kota Kendari ini akan mulai berkurang dan pasti kota kita akan bersih,” katanya.
Pemkot Kendari juga menyiapkan skema agar sampah bernilai ekonomi tidak langsung dibuang. Pemerintah telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membeli sampah yang masih memiliki nilai jual.
Siska mengatakan skema tersebut diarahkan menjadi bagian dari ekonomi sirkular. Masyarakat tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari sampah yang dikumpulkan.
Ia mencontohkan Kelurahan Watuwatu yang telah menjalankan pengelolaan sampah hingga menghasilkan tabungan bagi warga. Sebagian masyarakat bahkan telah mengumpulkan tabungan senilai jutaan rupiah dari sampah.
“Gunanya sampah ini bukan hanya kita sekadar mengumpul. Sampah ini bisa menghasilkan ekonomi sirkular,” tegasnya.
Siska juga meminta warga tidak membakar maupun membuang sampah sembarangan. Ia mengajak masyarakat membiasakan pemilahan dan pengelolaan sampah mulai dari rumah.
Post Views: 10

15 hours ago
8
















































