4 hours ago
1
Kendari – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada 2026 mencapai 548 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait pun memuji langkah Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, yang menyiapkan rumah susun sebagai tempat relokasi sementara bagi warga selama proses renovasi rumah berlangsung.
Pujian itu disampaikan Maruarar saat meninjau langsung rumah warga penerima BSPS di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Jumat (29/5/2026), sebelum melaunching BSPS Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun Anggaran 2026 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Dalam peninjauan tersebut, Maruarar melihat sejumlah rumah warga yang kondisinya memprihatinkan dan tidak lagi layak ditempati. Beberapa rumah tampak lapuk, sempit, dan mengalami kerusakan pada bagian dinding maupun atap.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meninjau rumah tidak layak huni di Kecamatan Poasia, Kelurahan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Foto: Hasmin Ladiga/Kendariinfo. (29/5/2026).Kondisi itu membuat pemerintah pusat menilai program BSPS di Kendari benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah.
“Kami melihat khusus untuk di Kendari ini programnya memang tepat sasaran. Tadi kami sudah berkunjung dan memang rumahnya sangat memprihatinkan,” kata Maruarar.
Ia menyebut program BSPS bukan hanya sekadar renovasi rumah, tetapi juga bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di hunian tidak layak.
Menurut dia, rumah yang layak huni menjadi kebutuhan dasar masyarakat karena berkaitan langsung dengan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan keluarga.
Dalam kunjungan itu, Maruarar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang dinilai memiliki langkah cepat dalam mendukung pelaksanaan program bedah rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat meninjau rumah tidak layak huni di Kecamatan Poasia, Kelurahan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Foto: Hasmin Ladiga/Kendariinfo. (29/5/2026).Salah satu yang mendapat perhatian ialah kebijakan menyiapkan rumah susun sebagai tempat tinggal sementara bagi warga penerima BSPS selama rumah mereka direnovasi.
Ia menilai langkah tersebut menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program perbaikan rumah rakyat.
“Tadi ibu wali kota juga sudah siapkan rusun untuk relokasi sementara warga yang rumahnya akan direnovasi. Itu artinya ada gotong royong antara pemerintah pusat dengan pemerintah kota. Bagus yang dilakukan ibu wali kota itu, terus terang itu salah satu hal yang jarang,” ujarnya.
Maruarar mengaku tidak semua daerah memiliki kesiapan seperti yang dilakukan Pemkot Kendari. Karena itu, ia menilai langkah tersebut patut diapresiasi agar proses renovasi rumah warga bisa berjalan lebih cepat dan aman.
Kondisi rumah tidak layak huni penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Foto: Hasmin Ladiga/Kendariinfo. (29/5/2026).Meski memberi pujian, Maruarar tetap mengingatkan seluruh pihak agar program BSPS dijalankan secara bersih dan tepat sasaran. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik korupsi dalam pelaksanaan bantuan perumahan rakyat tersebut.
“Tolong pastikan tidak ada korupsi. Saya akan tegas menindak kalau ada yang korupsi,” tegasnya.
Berdasarkan data dari Balai P3KP Sulawesi III, Kota Kendari mendapat alokasi 548 unit BSPS pada 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp20 juta per unit untuk peningkatan kualitas rumah.
Ratusan unit bantuan itu tersebar di 11 kecamatan di Kota Kendari. Kecamatan Puuwatu menjadi wilayah dengan alokasi terbanyak yakni 73 unit, disusul Kendari Barat 63 unit dan Kecamatan Kendari sebanyak 60 unit.
Kemudian Kecamatan Mandonga mendapat 58 unit, Poasia 57 unit, Nambo 54 unit, Abeli 53 unit, Baruga 49 unit, Kambu 37 unit, Wuawua 24 unit, serta Kadia sebanyak 20 unit.
Program BSPS menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka rumah tidak layak huni di daerah. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk stimulan agar masyarakat dapat memperbaiki kondisi rumah menjadi lebih aman dan sehat untuk dihuni.
Post Views: 19
