Kendari – Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, meminta La Ode Tariala menghormati keputusan pimpinan partai terkait proses pergantian Ketua DPRD Sultra.
Ali Mazi menegaskan, pergantian jabatan Ketua DPRD merupakan bagian dari keputusan internal partai sehingga tidak semestinya dipandang sebagai persoalan pribadi maupun suka dan tidak suka.
“Kalau kita berpolitik, kita harus paham apa itu politik. Ini menyangkut moral. Kalau kita menjunjung tinggi moral yang baik, saya kira keputusan-keputusan politik partai dan keputusan pimpinan harus dihargai,” kata Ali Mazi kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).
Menurut Ali Mazi, seorang kader harus memahami mekanisme dan keputusan organisasi. Ia menilai, ketika keputusan pimpinan partai tidak dihormati, hal tersebut justru dapat mencederai dan mempermalukan organisasi.
“Kalau ini dicederai berarti tidak mau membesarkan partai. Ada unsur-unsur kesengajaan perlawanan terhadap pimpinan, ini kan mempermalukan organisasi,” ujarnya.
Ali Mazi menyebut, pergantian Ketua DPRD bukanlah sesuatu yang luar biasa. Menurutnya, jabatan politik dapat berganti sesuai keputusan partai dan tidak bersifat permanen.
Ia juga mengingatkan agar persoalan internal partai tidak dicampuradukkan dengan kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan mengenai jabatan Ketua DPRD merupakan kewenangan partai yang harus dihormati oleh setiap kader.
“Harapan saya, ini urusan partai, ini bukan soal individu, tidak boleh dicampur aduk dengan urusan pribadi. Artinya kalau urusan partai, ya untuk partai,” katanya.
Ali Mazi kemudian membandingkan mekanisme pemilihan Ketua DPRD dengan pemilihan kepala daerah. Ia menjelaskan, anggota DPRD dipilih masyarakat, tetapi posisi pimpinan DPRD ditentukan melalui mekanisme partai politik.
“Pemilihan Ketua DPR itu berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati. Kalau mereka itu memang individunya yang dipilih oleh masyarakat, tapi kalau ini bukan. Kita ini anggota DPR, kemudian ketua umum memberi saya kepercayaan untuk menjadi ketua, ya jadi,” jelasnya.
Ia mengatakan, jika seorang kader mendapat giliran untuk digantikan dari jabatan pimpinan, hal tersebut seharusnya diterima dengan legawa. Menurutnya, pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika politik dan organisasi.
“Karena ini bergiliran diberikan ke yang lain, ya sudah legawa saja menjadi anggota biasa. Jangan seolah-olah kamu adu power dengan ketua umum. Ini marwah partai,” tegas Ali Mazi.
Ali Mazi yang juga anggota Komisi XIII DPR RI itu mengaku pernah mengalami situasi serupa dalam perjalanan politiknya di NasDem. Karena itu, ia meminta kader tidak menjadikan pergantian jabatan sebagai alasan untuk mempertentangkan kepentingan pribadi dengan keputusan organisasi.
“Saya saja sebagai pendiri NasDem pernah juga tidak jadi ketua, ya sudah. Nanti dipertimbangkan pimpinan di pusat, kalau bagus ya masuk lagi, jadi sama saja,” ujarnya.
Mantan Gubernur Sultra tersebut berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana politik tetap kondusif. Ia menilai, persoalan pergantian pimpinan DPRD semestinya diselesaikan dengan saling menghargai dan mengikuti mekanisme organisasi.
“Saya sebagai mantan gubernur, lakukan secara baik, secara ikhlas, karena jabatan itu tidak absolut, jabatan itu silih berganti. Dan saya berprinsip kita harus saling harga-menghargai,” pungkasnya.
Sidang Pemberhentian Ketua Tariala Molor, Warga Protes Ambil Alih Kursi Pimpinan DPRD Sultra
Post Views: 11

5 hours ago
8















































