11 hours ago
6
Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan menjelang Idulfitri 2026 untuk menjaga daya beli sekaligus mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Penyaluran itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Provinsi Sultra yang berlangsung di Aula Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Jumat (27/2/2026).
Rakor tersebut dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, kepala dinas ketahanan pangan kabupaten/kota, serta tim Satgas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio membuka langsung kegiatan tersebut, didampingi Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto.
Dalam rapat tersebut diputuskan setiap keluarga penerima manfaat akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Bantuan ini disiapkan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi menjelang Idulfitri.
Asrun menekankan, Pemprov Sultra tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga memperkuat pengawasan distribusi dan harga pangan.
“Pemprov Sultra berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” kata Asrun dikutip dari laman PPID Provinsi Sultra, Sabtu (28/2).
Ia menjelaskan, Satgas Ketahanan Pangan Sultra akan bekerja lebih tegas dengan menyasar tiga aspek utama. Dari sisi harga, pengawasan difokuskan pada penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) baik di tingkat produsen maupun konsumen. Pelanggaran seperti beras medium yang dijual sebagai premium dengan harga lebih tinggi akan ditindak sesuai aturan.
Pada aspek keamanan, pengawas pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan turun langsung memastikan bahan pangan yang beredar memenuhi standar fisik, kimia, dan biologi yang telah ditetapkan. Sementara dari sisi mutu, pengawasan dilakukan terhadap klasifikasi komoditas, termasuk pemisahan beras premium dan medium agar sesuai kualitas dan harga.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto menambahkan, arahan Presiden Prabowo Subianto menitikberatkan pentingnya menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan agar masyarakat tidak terbebani.
“Satgas tidak lagi sebatas memberikan imbauan, melainkan akan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran, termasuk penyimpangan penerapan HET, manipulasi mutu beras, serta peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan,” kata Andriko.
Selain bantuan untuk keluarga penerima manfaat, pemerintah juga menyiapkan program Jagung SPHP yang akan direalisasikan pada awal Maret 2026 setelah penerima manfaat teridentifikasi. Program ini memungkinkan peternak memperoleh jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram guna menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga produk peternakan.
Untuk menjamin ketersediaan stok beras dan minyak goreng, Bulog diminta bertanggung jawab penuh dalam menjaga pasokan. Jika terjadi gejolak harga, langkah koordinasi lintas instansi akan segera dilakukan.
Post Views: 106
