19 hours ago
9
Kendari – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (6/5/2026).
Dalam forum tersebut, Ketua PKC PMII Sultra, Awaludin Sisilia, menilai kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra saat ini berada dalam kondisi “hilang arah” karena tidak adanya kejelasan peta jalan pembangunan daerah pascalonjakan industri nikel dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, hingga hari ini publik Sultra tidak pernah melihat secara gamblang roadmap pembangunan daerah yang terstruktur. Program-program strategis dinilai berjalan parsial, minim sinkronisasi antar organisasi perangkat daerah (OPD), serta lemah dalam komunikasi publik.
Suasana saat berjalannya Rakorda Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2026. Foto: La Ode Muhammad Ismail/Kendariinfo. (6/5/2026).“Rakyat tidak pernah benar-benar tahu pembangunan ini mau dibawa ke mana. Janji politik soal kemandirian pangan, kedaulatan nelayan, dan pemberdayaan UMKM belum menunjukkan hasil signifikan,” ujarnya kepada Kendariinfo.
Ia menilai, yang terjadi justru ketergantungan daerah terhadap sektor ekstraktif semakin dalam tanpa mitigasi risiko yang jelas apabila harga komoditas jatuh atau cadangan nikel menurun di masa depan.
PMII juga menyoroti kondisi tersebut yang dinilai diperparah oleh tidak optimalnya fungsi pengawasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra. Fungsi legislasi untuk melahirkan peraturan daerah yang progresif, fungsi anggaran untuk memastikan APBD berpihak pada masyarakat kecil, hingga fungsi pengawasan disebut belum berjalan maksimal.
“Persoalan sosial, politik, ekonomi, dan budaya terus bermunculan. Hampir setiap hari kita menyaksikan aksi massa di jalanan, dipicu persoalan izin tambang bermasalah, tumpang tindih tata ruang, hingga lambatnya penanganan konflik agraria antara korporasi dan masyarakat,” ucapnya.
PMII menilai, izin pertambangan yang bermasalah masih terus terbit, tata ruang daerah kian tumpang tindih, dan konflik agraria antara perusahaan dengan masyarakat adat maupun petani dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
Selain itu, dinamika politik internal di DPRD Sultra juga dinilai turut memengaruhi kinerja lembaga tersebut, sehingga DPRD yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat justru terjebak dalam pragmatisme politik jangka pendek.
Melalui Rakorda ini, PKC PMII Sultra menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial mahasiswa serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih terarah, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Ketua Majelis Pembina (Mabinda) PKC PMII Sultra, Ali Rahman Wahid dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Sultra, H. Mansur.
Post Views: 40
