13 hours ago
8
Kendari – Rencana pembangunan pabrik hilirisasi Aspal Buton (Asbuton) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), menuai penolakan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Proyek pengembangan ekosistem dan fasilitas produksi Asbuton di Karawang tersebut merupakan bagian dari program hilirisasi nasional untuk mengoptimalkan pemanfaatan aspal alam dalam negeri.
Namun, DPD GMNI Sultra menilai kebijakan itu justru mengabaikan kepentingan daerah penghasil dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Aspal alam yang berasal dari Pulau Buton selama ini dikenal sebagai salah satu kekayaan unggulan nasional. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2023, potensi total Asbuton diperkirakan mencapai 576,87 juta ton, dengan cadangan terbukti sekitar 218,87 juta ton.
Sejumlah sumber lain bahkan memperkirakan deposit totalnya dapat mencapai lebih dari 660 juta ton, yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan aspal nasional dalam jangka panjang.
Meski demikian, pembangunan fasilitas industri di luar Sultra dinilai sebagai bentuk ketidakadilan dalam distribusi manfaat sumber daya alam.
Sekretaris DPD GMNI Sultra, Hasir, menegaskan hilirisasi seharusnya dilakukan di wilayah penghasil agar memberikan nilai tambah ekonomi secara langsung kepada masyarakat setempat.
“Kami menolak keras jika pabrik dibangun di luar Sulawesi Tenggara. Daerah kami jangan hanya dijadikan pemasok bahan mentah tanpa memperoleh manfaat industri,” tegas Hasir.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan peluang kerja bagi masyarakat lokal, menghambat masuknya investasi daerah, serta memperlambat pengembangan industri berbasis sumber daya alam di Sultra.
Padahal, hilirisasi di daerah diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memperkuat kemandirian industri nasional.
DPD GMNI Sultra juga menilai pembangunan pabrik di luar wilayah Sultra tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan otonomi daerah yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Pembangunan pabrik pengolahan Aspal Buton di luar Sulawesi Tenggara bertentangan dengan prinsip pemerataan pembangunan dan otonomi daerah,” tambahnya.
Mereka mendesak Pemerintah Daerah Sultra agar meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan tersebut serta memprioritaskan pembangunan fasilitas industri Asbuton di Sultra.
“Kami meminta para pemangku kebijakan di Sulawesi Tenggara untuk mendesak pemerintah pusat meninjau ulang rencana ini dan memprioritaskan pembangunan pabrik di daerah penghasil,” desak Hasir.
Ia juga mendorong adanya komitmen nyata dalam pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya lokal. Mereka menilai, jika aspirasi ini tidak diakomodasi, gelombang penolakan dari masyarakat berpotensi terus berlanjut.
Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang lebih adil dan berpihak pada daerah penghasil demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Post Views: 17
