21 hours ago
13
Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari resmi menaikkan status penanganan bencana menjadi tanggap darurat usai banjir besar melanda tujuh kecamatan di Kota Kendari dan berdampak pada ribuan warga.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, di ruang rapat Wali Kota Kendari, Senin (11/5/2026).
Penetapan status tanggap darurat dilakukan setelah hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sedikitnya delapan kecamatan. Dampaknya tidak hanya merendam ratusan rumah warga, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, merusak lahan pertanian, hingga memaksa warga mengungsi.
Berdasarkan data sementara pemerintah, banjir di Kota Kendari telah berdampak pada 797 rumah dan 3.517 jiwa di 7 kecamatan yakni Baruga, Poasia, Kambu, Kendari Barat, Wuawua, Kadia, dan Abeli. Selain itu, sekitar 100 hektare sawah siap panen ikut terendam dan terancam gagal panen.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan kondisi banjir yang terus berulang membutuhkan penanganan cepat dan kerja sama lintas instansi yang lebih solid.
“Melihat kondisi Kota Kendari sekarang, status tanggap darurat bencana perlu ditetapkan. Penanganannya juga harus dibarengi aksi nyata dan koordinasi yang makin kuat,” kata Siska saat memimpin rapat.
Ia menyebut telah turun langsung bersama jajaran Forkopimda meninjau sejumlah titik banjir, termasuk kawasan bantaran Kali Wanggu yang menjadi salah satu lokasi terdampak paling parah.
Menurutnya, persoalan banjir di Kota Kendari tidak bisa diselesaikan secara parsial karena wilayah tersebut menjadi daerah aliran dan muara dari beberapa kabupaten di sekitarnya.
“Kendari ini menjadi muara dari beberapa daerah. Ketika hujan turun sebentar saja sudah terjadi banjir, apalagi kalau hujan berlangsung berhari-hari seperti saat ini,” ujarnya.
Siska juga meminta koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) tidak berhenti sebatas pembahasan dalam rapat. Ia menekankan masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah secara langsung ketika bencana terjadi.
“Warga tidak melihat ini kewenangan balai, provinsi, atau pemerintah pusat. Mereka hanya ingin memastikan pemerintah hadir saat masyarakat terkena musibah,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan pihaknya sebelumnya telah menetapkan status siaga bencana sejak 6 Mei 2026 menyusul peringatan cuaca ekstrem dari BMKG.
Namun, tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir membuat kondisi banjir makin meluas sehingga diperlukan peningkatan status agar penanganan lebih optimal.
“Selama empat hari terakhir intensitas hujan sangat tinggi. Ada sekitar 15 titik banjir dan beberapa di antaranya terdampak cukup berat. Karena situasinya makin luas, kami mengusulkan peningkatan status menjadi tanggap darurat,” jelas Cornelius.
Ia menambahkan, BPBD bersama sejumlah instansi terkait telah melakukan langkah darurat seperti evakuasi warga, penyaluran bantuan logistik, hingga pembersihan material sisa banjir.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, mengatakan beberapa program normalisasi sungai yang dilakukan sebelumnya mulai memberikan dampak positif terhadap pengurangan banjir di sejumlah kawasan.
Ia mencontohkan wilayah Kali Korumba hingga Lorong Lasolo yang sebelumnya sering terendam kini mengalami pengurangan debit banjir setelah dilakukan pengerukan menggunakan ekskavator amfibi.
“Wilayah yang sudah ditangani terlihat mengalami perubahan. Beberapa titik yang biasanya terdampak cukup parah kemarin justru tidak lagi banjir,” katanya.
Meski demikian, Sudirman menegaskan penanganan pascabanjir juga perlu menjadi fokus utama, terutama membantu warga membersihkan rumah dari lumpur dan material yang terbawa banjir.
Kondisi Terkini di Bantaran Kali Wanggu Pascabencana Hidrometeorologi
Post Views: 7
