4 hours ago
1
Kendari – Program makan bergizi gratis (MBG) mendapat sorotan dari Pengamat Sosial dan Politik Sulawesi Tenggara (Sultra), Bahtiar, yang menilai pelaksanaannya perlu dikaji ulang karena dinilai menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari struktur pelaksana yang belum jelas hingga dampak sosial terhadap pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah.
Bahtiar menilai mekanisme organisasi program tersebut belum transparan, khususnya di daerah. Menurutnya, masyarakat kesulitan mengetahui jalur pengaduan apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan di lapangan.
“Masyarakat tidak tahu harus melapor ke mana ketika ada persoalan. Struktur program ini tidak jelas, hanya terlihat sampai pada tingkat dapur. Seharusnya ada pembagian kewenangan yang tegas dari pusat hingga daerah agar tanggung jawabnya jelas,” ujar Bahtiar, Kamis (9/4/2026).
Tampak kue sus berjamur menu MBG dalam kemasan bening yang dibagikan kepada warga Desa Andalambe (kiri) dan Desa Olua Ao (kanan), Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe. Foto: Istimewa. (17/1/2026).Ia juga mempertanyakan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pengelolaan dapur umum program MBG. Menurutnya, peran tersebut tidak selaras dengan tugas utama institusi tersebut.
“Apakah memang menjadi tugas polisi atau tentara mengelola dapur? Ini yang saya pertanyakan, karena program ini bukan ranah fungsi utama mereka,” lanjutnya.
Bahtiar menilai, karena program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo, maka TNI dan Polri ikut terlibat dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyebut kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa fokus program terlalu terpusat pada distribusi makanan.
Dari sisi sosial, Bahtiar menyoroti dampak terhadap pedagang kecil dan pelaku UMKM di sekitar sekolah. Kehadiran dapur SPPG dinilai mengurangi konsumen kantin sekolah yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka.
“Pedagang kecil dan pelaku UMKM di lingkungan sekolah kehilangan peluang. Dalam satu sekolah ada banyak orang yang bergantung pada aktivitas tersebut, namun kini digantikan oleh pengelola dapur yang memiliki modal lebih besar,” jelasnya.
Ia juga mengungkap adanya dampak pada pasar komoditas. Bahtiar menyebut pembelian bahan makanan dalam jumlah besar untuk kebutuhan MBG memicu kenaikan harga di pasaran, sementara kualitas makanan yang diterima siswa masih menjadi sorotan.
“Serapan komoditas seperti telur cukup besar sehingga harga di pasar umum naik. Di sisi lain, ada laporan makanan yang sampai ke siswa tidak dalam kondisi baik, misalnya telur rebus yang sudah basi,” ungkapnya.
Selain itu, Bahtiar menilai efektivitas penggunaan anggaran program tersebut perlu ditinjau kembali. Ia menyebut tidak sedikit siswa yang memilih tidak mengonsumsi makanan yang dibagikan.
“Ada siswa yang menolak makanan karena lebih menyukai masakan dari rumah. Akibatnya makanan terbuang dan anggaran yang digunakan menjadi kurang efektif,” tuturnya.
Sebagai solusi, Bahtiar mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian ulang dan verifikasi penerima manfaat secara lebih selektif. Menurutnya, bantuan sebaiknya difokuskan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan.
“Tidak semua siswa harus menerima. Mungkin hanya 10 hingga 20 persen yang membutuhkan. Lebih efektif jika bantuan diberikan langsung melalui orang tua untuk membeli makanan,” usulnya.
Ia juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang disebut mencapai lebih dari Rp200 triliun yang diarahkan ke program MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi dukungan terhadap program penting lainnya, seperti beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.
Bahtiar pun mempertanyakan apakah dorongan politik menuju 2029 menjadi salah satu faktor di balik pelaksanaan program yang dinilai belum tepat sasaran tersebut.
Post Views: 189
