5 hours ago
6
Bombana – Presiden Mahasiswa (Presma) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari dan Presiden Mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari mengecam tindakan Kapolres Bombana, AKBP Eko Sutomo, saat menangani aksi demonstrasi masyarakat Kecamatan Mata Oleo di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (2/6/2026).
Keduanya bahkan mendesak Kapolda Sultra mengevaluasi hingga mencopot Kapolres Bombana dari jabatannya menyusul dugaan tindakan represif yang terjadi saat aksi berlangsung.
Presma IAIN Kendari, Risdawati, menilai peristiwa yang terjadi bukan sekadar insiden pengamanan demonstrasi, melainkan cerminan cara negara merespons suara masyarakat yang memperjuangkan hak-hak dasar mereka.
Menurutnya, masyarakat Mata Oleo turun ke jalan untuk menuntut perbaikan infrastruktur yang selama ini dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah.
“Kami mengecam keras tindakan premanisme yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya. Tindakan tersebut mencederai prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” kata Risdawati dalam pernyataan tertulisnya.
Ia juga menyoroti bahwa insiden serupa disebut bukan kali pertama terjadi di bawah kepemimpinan Polres Bombana. Karena itu, ia meminta Kapolda Sultra melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Eko Sutomo.
Risdawati menegaskan, apabila pola kepemimpinan represif terhadap masyarakat terus dipertontonkan, pencopotan dari jabatan menjadi langkah yang layak dipertimbangkan.
Selain itu, ia mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana agar tidak mengabaikan persoalan utama yang menjadi alasan masyarakat melakukan aksi, yakni kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Mata Oleo.
Senada dengan itu, Presma UHO Kendari, Fitriyah Nurainun Natiq Mapatarani, juga mengecam sikap Kapolres Bombana yang dinilai arogan terhadap massa aksi.
Menurut Fitriyah, berdasarkan video dan keterangan peserta aksi yang beredar, massa yang menyampaikan tuntutan perbaikan jalan justru mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya.
“Yang semestinya menjadi pengamanan berubah menjadi panggung intimidasi. Seorang pemimpin kepolisian memilih memukul mundur suara rakyat dengan tindakan yang tidak hanya tercela secara etika, tetapi juga berbahaya bagi demokrasi,” ujarnya.
Fitriyah menilai mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan tidak bermaksud membuat kericuhan, melainkan menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang selama ini menjadi keluhan warga.
Ia menyebut ruang dialog yang seharusnya dibangun justru berubah menjadi situasi yang diwarnai bentakan, dorongan, dan tindakan yang dianggap intimidatif.
“Untuk itu pernyataan kami tegas, copot segera Kapolres Bombana dari jabatannya sebelum satu orang arogan ini mengubur wibawa seluruh institusi yang seharusnya melindungi masyarakat,” tegasnya.
Untuk diketahui, aksi yang digelar mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Mata Oleo (IMPPERMOL) Kendari sempat berlangsung ricuh setelah terjadi adu argumen antara massa dan aparat kepolisian.
Jenderal Lapangan aksi, Rama Nur, mengatakan kericuhan bermula saat massa berencana membakar ban sebagai bagian dari aksi protes. Namun, pihak kepolisian melarang tindakan tersebut karena tidak tercantum dalam surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa.
“Situasi kemudian memanas ketika Kapolres Bombana, AKBP Eko Sutomo, mendatangi titik aksi,” ungkapnya, Rabu (3/6).
Rama juga menuding Kapolres Bombana sempat naik ke mobil komando demonstran dan mengambil mikrofon dari tangan orator. Massa aksi mengaku terjadi tindakan fisik terhadap orator saat proses pembubaran berlangsung.
Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut percepatan pembangunan dan perbaikan ruas Jalan Kasipute – Lora – Bambaea di Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak masyarakat setempat.
Kapolres Bombana Naik ke Mobil Aksi, Polisi: Massa Abaikan Imbauan Berkali-Kali
Post Views: 3
