22 hours ago
8
Kendari – Ratusan mahasiswa dan masyarakat umum memadati Aula Lantai 4 Universitas Muhammadiyah (UM) Kendari dalam agenda nonton bareng dan diskusi film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, Sabtu (16/5/2026). Film tersebut mengangkat isu oligarki, investasi, serta aktivitas pertambangan di Indonesia.
Diskusi berlangsung panas setelah sejumlah pembicara menyinggung dampak investasi terhadap ruang hidup masyarakat, terutama di wilayah kaya sumber daya alam seperti Sulawesi Tenggara (Sultra).
Film dokumenter yang diputar mengangkat isu perampasan ruang hidup masyarakat adat, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan nasional. Film tersebut juga menjadi sorotan nasional lantaran sejumlah agenda pemutaran di berbagai daerah sebelumnya disebut mengalami intimidasi hingga pembubaran.
Suasana nonton bareng film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di Universitas Muhammadiyah (UM) Kendari. Foto: Istimewa.Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UM Kendari, Ruslan, menilai kampus tidak boleh menjadi ruang yang steril dari kritik sosial. Ia menyinggung praktik investasi yang menurutnya sering meninggalkan persoalan lingkungan dan ketimpangan kesejahteraan di daerah penghasil sumber daya alam.
Menurutnya, Sultra perlu belajar dari berbagai konflik agraria dan lingkungan yang terjadi di daerah lain agar tidak hanya menjadi wilayah eksploitasi bagi pemilik modal. Ia juga mengingatkan mahasiswa untuk tidak menerima begitu saja narasi pembangunan tanpa melihat dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Ketika sungai rusak, tanah digusur, nelayan kehilangan laut, dan petani kehilangan lahannya, itu bukan kemajuan,” ujarnya dalam forum diskusi.
Pernyataan serupa disampaikan Yanto dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kendari. Ia menyebut kolonialisme modern kini hadir melalui izin investasi, proyek industri, hingga aktivitas pertambangan yang disebut mengorbankan masyarakat kecil.
“Rakyat dipaksa menyerahkan tanahnya atas nama pembangunan, lalu ketika mereka melawan justru dicap penghambat negara,” katanya.
Sementara itu, Manager Advokasi WALHI Sultra, Anisa, menyoroti kondisi ekologis Sultra yang disebut terus mengalami tekanan akibat industri ekstraktif. Ia menyebut kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga rusaknya wilayah pesisir semakin sering terjadi di tengah derasnya arus investasi.
“Pembangunan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menghilangkan ruang hidup warga di sekitar kawasan industri dan pertambangan,” ucapnya.
Pernyataan paling tajam muncul dari Dosen FISIP UM Kendari, Andi Awaluddin Ma’ruf. Dalam forum tersebut, ia menyinggung dominasi oligarki dalam politik nasional. Ia menyebut kelompok elite memiliki pengaruh besar terhadap partai politik hingga proyek-proyek strategis nasional.
“Militer dijadikan alat untuk menjaga proyek-proyek besar,” ujarnya dalam diskusi.
Sejumlah peserta diskusi juga menyoroti kondisi Sultra yang dinilai mengalami paradoks sumber daya alam. Daerah yang kaya hasil tambang dan sumber daya disebut masih menyisakan persoalan kesejahteraan, konflik agraria, hingga kerusakan lingkungan bagi masyarakat di lingkar tambang dan pesisir.
Kegiatan kemudian ditutup dengan seruan agar kampus tetap menjadi ruang kebebasan berpikir, ruang kritik sosial, serta tempat keberpihakan terhadap masyarakat kecil di tengah masifnya pembangunan dan investasi.
Post Views: 24
