14 hours ago
7
Kendari – Penempatan kursi Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Tariala, dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Sekolah Legislatif Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) NasDem Sultra memicu sorotan internal partai.
Pasalnya, politikus NasDem yang masih aktif menjabat sebagai Ketua DPRD Sultra itu terlihat duduk di barisan belakang, terpisah dari deretan elite partai dalam kegiatan yang berlangsung di Claro Hotel Kendari, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Sultra, Senin (18/5/2026).
Situasi tersebut menuai kritik dari kader senior sekaligus salah satu pendiri NasDem Sultra, Jurni. Ia menilai persoalan itu bukan sekadar teknis penempatan kursi, melainkan menyangkut etika partai dalam memperlakukan kadernya sendiri.
“Terlepas dari adanya rekomendasi pergantian Ketua DPRD, Pak Tariala hari ini masih sah menjabat Ketua DPRD Sultra dan masih kader NasDem. Itu harus dihargai,” ujar Jurni.
Menurutnya, penempatan Tariala di kursi belakang memperlihatkan adanya persoalan internal yang tidak dikelola secara dewasa. Padahal, kata dia, Partai NasDem tengah berupaya menjaga soliditas politik menjelang agenda-agenda politik mendatang di Sultra.
Ia menilai penghormatan terhadap kader merupakan bagian penting dalam tradisi politik. Karena itu, perlakuan terhadap Tariala justru dinilai dapat memunculkan simpati publik terhadap Ketua DPRD Sultra tersebut.
“Yang malu sebenarnya bukan Pak Tariala, tapi NasDem sendiri. Publik melihat bagaimana seorang Ketua DPRD diperlakukan oleh partainya sendiri,” katanya.
Jurni juga menilai perbedaan pandangan politik semestinya tidak dibawa ke ruang-ruang simbolik yang dapat menimbulkan kesan mempermalukan kader secara terbuka. Menurut dia, kondisi tersebut justru memberi citra kurang baik bagi partai di mata masyarakat.
“Kalau partai mau besar, kader harus diperlakukan dengan baik. Jangan persoalan politik internal kemudian dipertontonkan secara terbuka seperti ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jurni mengingatkan bahwa proses pergantian Ketua DPRD Sultra memiliki mekanisme yang panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan. Selain melalui keputusan partai, proses tersebut juga harus melewati rapat paripurna DPRD hingga persetujuan gubernur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Mengganti Ketua DPRD itu bukan seperti mengganti ketua fraksi. Prosesnya panjang dan ada aturan yang harus dihormati,” tegasnya.
Ia pun meminta Ketua DPW NasDem Sultra, Ali Mazi, melakukan evaluasi terhadap jajaran internal partai yang dianggap memberi masukan keliru dalam pelaksanaan rakerwil.
Menurut Jurni, polemik tersebut berpotensi merusak citra partai maupun citra pribadi Ali Mazi sebagai Ketua DPW NasDem Sultra dan anggota DPR RI. Ia bahkan menyarankan agar Sekretaris DPW NasDem Sultra, Tahir Lakimi, turut dievaluasi karena dinilai terjadi masalah komunikasi internal dalam penyelenggaraan kegiatan.
“Kalau kader diperlakukan seperti ini, orang bisa apatis terhadap NasDem. Hari ini yang muncul justru simpati publik kepada Pak Tariala,” tandasnya.
Tak Masuk Panggung Utama, La Ode Tariala Duduk di Kursi Belakang Rakerwil NasDem Sultra
Post Views: 39
