1 day ago
15
Kendari – Produksi sampah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), hampir mencapai 300 ton per hari. Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menyiapkan Lembaga Pengangkut Sampah (LPS) di 15 kelurahan sebagai langkah baru untuk mengatasi persoalan tersebut.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan hal itu saat berdialog dengan masyarakat dalam kegiatan Wali Kota dan Forkopimda Menyapa di Pantai Nambo, Kecamatan Nambo, Kamis (13/8/2026).
Siska mengatakan, sebagian besar sampah yang dihasilkan warga berasal dari rumah tangga. Namun, pengelolaannya belum berjalan optimal karena kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya masih rendah.
“Yang paling utama adalah kesadaran kita memilah sampah dari rumah masih sangat rendah,” kata Siska.
Selain persoalan perilaku masyarakat, Pemkot Kendari juga menghadapi keterbatasan armada pengangkut sampah. Sejumlah kendaraan pengangkut bahkan sudah tidak layak digunakan. Kondisi itu membuat pengangkutan sampah belum mampu berjalan secara maksimal.
Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Puuwatu juga semakin terbatas. Pemkot menilai kondisi tersebut membutuhkan perubahan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat sejak dari rumah.
Pemkot Kendari kemudian menyiapkan LPS di tingkat kelurahan. Lembaga itu akan bertugas mengambil sampah rumah tangga dari rumah warga untuk selanjutnya dibawa ke TPA Puuwatu.
Sebelum sampah diangkut, warga akan diminta memilahnya berdasarkan jenis, seperti sampah organik, anorganik, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pemkot Kendari juga mendorong setiap kelurahan mengaktifkan bank sampah untuk mengelola sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.
Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada awal September 2026. Pemkot Kendari akan menerapkannya lebih dahulu di 15 kelurahan percontohan yang tersebar di delapan kecamatan.
Kelurahan yang menjadi lokasi percontohan yakni Watuwatu dan Lahundape di Kecamatan Kendari Barat, Baruga di Kecamatan Baruga, Kasilampe dan Kendari Caddi di Kecamatan Kendari, Lalolara dan Padaleu di Kecamatan Kambu, Korumba di Kecamatan Mandonga, Anduonohu dan Rahandouna di Kecamatan Poasia.
Selanjutnya, Watulondo, Punggolaka, dan Lalodati di Kecamatan Puuwatu serta Anaiwoi dan Mataiwoi di Kecamatan Wuawua.
Siska mengatakan persoalan sampah tidak dapat diselesaikan pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat. Menurutnya, kebiasaan memilah sampah dari rumah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik.
“Kota Kendari tidak akan nyaman, tidak akan maju kalau sampah masih terdepan. Oleh karena itu, semuanya harus kita fokuskan perhatian kita terhadap penanganan sampah ini,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan lain yang mereka hadapi. Masalah penerangan jalan, kerusakan ruas jalan, serta lalu lintas di sekitar sekolah menjadi beberapa keluhan yang disampaikan kepada pemerintah.
Siska mengatakan pertemuan dengan masyarakat menjadi ruang bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan berdasarkan kondisi langsung di lapangan. Ia menilai pembangunan Kota Kendari membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
Ketua Komwil VI APEKSI itu juga menyampaikan rencana dukungan pendanaan untuk penanganan sampah di Kota Kendari pada 2027. Pemkot Kendari disebut telah memperoleh alokasi sekitar Rp140 miliar melalui program yang melibatkan pemerintah pusat dan Bank Dunia.
Dana tersebut akan diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dan mendorong penerapan ekonomi sirkular. Namun, Siska menegaskan keberhasilan program tetap bergantung pada peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari rumah.
Post Views: 34
