1 day ago
8
Kendari – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Gubernur Andi Sumangerukka, untuk mencopot Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, Mujahidin. Desakan tersebut disampaikan menyusul maraknya kebocoran pajak kendaraan tambang yang dinilai merugikan daerah dalam jumlah besar.
Formateur Ketua Umum Badko HMI Sultra, Ujang Hermawan, menyebut bahwa sektor pertambangan, terutama tambang nikel, menjadi titik rawan kebocoran penerimaan pajak.
“Banyak kendaraan tambang beroperasi tanpa pelat resmi dan tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” ujar Ujang, Jumat (25/7/2025).
Ia menilai lemahnya sistem pengawasan dari instansi terkait, khususnya Bapenda, menjadi penyebab utama kebocoran tersebut. Selain itu, menurutnya, tidak tersedia data valid terkait kendaraan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah konsesi.
“Potensi kerugian sangat besar, dan ini adalah bentuk kelalaian dari Bapenda,” tegasnya.
Ujang juga mengutip pernyataan Gubernur Andi Sumangerukka yang sebelumnya menyampaikan bahwa meskipun Sultra memiliki potensi ore nikel hingga 90 juta metrik ton per tahun, kemandirian fiskal daerah masih rendah.
“Bukan karena tidak ada uang, tetapi karena tidak disetor ke daerah,” ujar Ujang mengutip pernyataan Gubernur Sultra.
Ia menekankan bahwa 100 hari pertama masa kepemimpinan Gubernur Sultra harus dijadikan momentum evaluasi kinerja seluruh jajaran, termasuk Bapenda.
Selain itu, HMI juga meminta agar kendaraan tambang tanpa dokumen resmi seperti Bukti Balik Nama (BBN) dari luar daerah tidak lagi diizinkan beroperasi karena rentan menjadi celah suap dan penghindaran pajak.
“Saya minta Gubernur Sultra memerintahkan jajaran terkait untuk turun langsung memastikan optimalisasi penerimaan pajak dari kendaraan tambang,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan tata kelola pendapatan daerah, Ujang secara tegas meminta agar Kepala Bapenda dicopot jika tidak mampu bekerja secara maksimal.
“Ini penting demi menjaga integritas birokrasi dan mendukung keberhasilan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Gubernur Sultra sempat mengeluhkan keresahannya saat mengikuti forum pertemuan dengan para pelaku usaha tambang dan investasi pada Kamis (26/6) lalu. Keresahan itu terhadap praktik penghindaran kewajiban tersebut. Salah satunya di kawasan perusahaan pertambangan di Sultra.
“Saya datang ke beberapa perusahaan, ada yang kendaraan operasionalnya sudah lebih dari 700 unit, tetapi tidak ada satu pun yang memakai pelat nomor. Bayangkan, 700 kendaraan tanpa pelat, tanpa pajak, lalu beroperasi tiap hari,” ungkapnya.
Post Views: 53
.png?itok=erLSagvf)
