23 hours ago
12
Buton Utara – Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kulisusu Utara (Hippemasura) menggelar Aksi Demonstrasi Jilid II guna menagih janji hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Selasa (17/3/2026) di Desa Lelamo, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra).
RDP kala itu berlangsung di Pelabuhan Waode Buri dan dihadiri Bupati Butur, Afirudin Mathara, serta Wakil Bupati (Wabup) Rahman. Dalam pertemuan itu disepakati dua poin utama. Pertama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur berjanji menjadikan renovasi dan penyediaan fasilitas Pelabuhan Waode Buri sebagai fokus utama pada tahun anggaran 2026.
Kedua, pemerintah berkomitmen merealisasikan pengadaan aliran listrik usai perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Selain itu, Hippemasura juga menyoroti komitmen Wabup Butur untuk memfasilitasi audiensi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Butur dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sultra.
Dari sejumlah komitmen itu, Ketua Umum (Ketum) Hippemasura, Nirfal, menilai Pemkab Butur gagal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Menurutnya, hal itu terlihat saat ia mempertanyakan progres pembangunan infrastruktur pelabuhan melalui WhatsApp kepada Bupati Butur, namun tidak ditanggapi.
“Dan memang kalau untuk Pemkab Butur sangat minim sekali keterbukaan bahkan tidak ada sama sekali persoalan pelabuhan ini. Jadi walau sudah ada tindakan konkret yang mereka lakukan, tetap saja kami akan menganggap itu tidak mereka lakukan karena ketiadaan keterbukaan,” ujarnya kepada Kendariinfo, Kamis (28/5).
Tidak hanya itu, Nirfal turut menghubungi Wabup Butur untuk mempertanyakan janji yang pernah disampaikan, namun tetap tidak mendapat tanggapan. Upaya itu diduga berakhir pemblokiran kontak.
“Ketika kami lakukan komunikasi mempertanyakan progres persoalan pelabuhan melalui WhatsApp, dari bupati tidak ada tanggapan sama sekali. Wabup pertama kali saya hubungi mempertanyakan sebuah janjinya saat RDP masih centang dua, tapi tidak ada tanggapan. Beberapa hari kemudian saya hubungi lagi sudah centang satu. Ternyata pemblokiran,” jelas Nirfal.
Atas dasar itulah Hippemasura kemudian melakukan Aksi Demonstrasi Jilid II pada Selasa (26/5) di sejumlah titik, yakni eks tugu depan Kantor Desa Waode Buri, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Butur, Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Butur, serta Dishub Butur.
Saat aksi berlangsung, Nirfal menilai ruang koordinasi terkesan mati. Kantor DPRD Butur disebut kosong tanpa kehadiran legislator maupun staf pada jam kerja.
Di sisi lain, Bupati Butur dilaporkan berada di luar daerah, sementara Wabup Butur dan Kepala Dishub Butur hanya bersedia menemui massa di Pelabuhan Waode Buri selama kurang lebih 30 menit sebelum akhirnya pergi dengan alasan agenda kedinasan lain.
Nirfal mengatakan RDP tidak jadi digelar saat itu, karena masyarakat yang merasakan minimnya pelayanan dan fasilitas pelabuhan hanya berjumlah sedikit. Hal itu dinilai sama saja dengan RDP yang dilakukan pertama kalinya.
“Menurut perspektif saya, karena aksi ini kami laksanakan sudah dua kali, jadi pada Aksi Demonstrasi Jilid I, pemerintah datang melakukan RDP bersama kami ketika pelabuhan sudah tidak banyak orang lagi. Begitu juga aksi kedua ini. Jadi, menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah bupati, wabup, dan kepala Dishub takut melakukan RDP saat banyak orang?,” ungkapnya.
Karena Aksi Demonstrasi Jilid II dinilai tidak membuahkan hasil, Hippemasura kembali menegaskan tiga tuntutan strategis. Pertama, menuntut Bupati dan Wabup Butur memenuhi janji kesepakatan RDP pertama.
Kedua, menuntut Kepala Dishub Butur membuka data capaian dan penyaluran retribusi Pelabuhan Waode Buri periode 2024 hingga 2026 sebagai pertanggungjawaban pendapatan asli daerah (PAD). Ketiga, mendesak DPRD Butur melakukan evaluasi total terhadap kinerja eksekutif atas pembiaran minimnya fasilitas dasar pelabuhan.
Hippemasura menilai minimnya fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan internet di Pelabuhan Waode Buri yang merupakan urat nadi PAD terbesar, mencerminkan adanya mismanajemen dan ketidakjelasan alokasi dana retribusi daerah.
Kondisi kawasan sumber pungutan ekonomi publik yang dibiarkan terbengkalai tanpa infrastruktur penunjang yang layak makin dinilai kontradiktif. Data keuangan yang tidak transparan turut memperkuat mosi tidak percaya dan menimbulkan spekulasi negatif masyarakat atas dugaan potensi praktik pungutan liar di pelabuhan tersebut.
Mahasiswa Tuntut Perbaikan Pelabuhan Waode Buri, Pemkab Butur Janji Benahi
Post Views: 26
