6 hours ago
4
Kendari – Gangguan listrik menjadi persoalan yang paling banyak dilaporkan masyarakat melalui layanan darurat Call Center 112 Kota Kendari sepanjang Mei 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari mencatat sebanyak 418 laporan diterima dan diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
Kepala Diskominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, mengatakan gangguan pasokan dan jaringan listrik milik PLN mendominasi laporan masyarakat dengan total 113 aduan selama periode tersebut.
“Laporan yang masuk cukup beragam, mulai dari gangguan listrik, banjir, lampu jalan, pohon tumbang, hingga bantuan sosial,” kata Sahuriyanto, Jumat (5/6/2026).
Selain gangguan listrik, warga juga banyak melaporkan banjir di kawasan permukiman, permintaan pemasangan maupun perbaikan lampu jalan, penebangan pohon, pohon tumbang, tawuran, dan kebutuhan bantuan sosial.
Berdasarkan data Diskominfo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi instansi yang menerima laporan terbanyak dengan 73 aduan. Posisi berikutnya ditempati PLN sebanyak 64 laporan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) 45 laporan, Dinas Perhubungan (Dishub) 39 laporan, dan Dinas Sosial (Dinsos) 38 laporan.
Laporan masyarakat juga diteruskan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi lainnya, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Polresta, Satpol PP, Dinas Kesehatan (Dinkes), PDAM, serta pemerintah kecamatan.
Dari sisi penyelesaian laporan, Damkarmat dan Satpol PP mencatat kinerja tertinggi dengan tingkat penyelesaian 100 persen. Seluruh laporan yang diterima kedua instansi tersebut berhasil dituntaskan hingga akhir Mei.
Dinsos juga mencatat capaian tinggi dengan menyelesaikan 37 dari 38 laporan yang diterima. Sementara Dinkes menuntaskan 3 dari 4 laporan yang masuk.
BPBD berhasil menyelesaikan 45 dari 73 laporan atau sekitar 62 persen, sedangkan sisanya masih dalam proses penanganan.
Sebaliknya, sejumlah instansi masih memiliki pekerjaan rumah dalam menuntaskan aduan masyarakat. DLHK baru menyelesaikan 6 dari 30 laporan yang diterima. Dishub hanya menuntaskan 1 dari 39 laporan, sedangkan PUPR belum menyelesaikan satu pun dari 26 laporan yang masuk hingga akhir Mei 2026.
Pada tingkat kecamatan, Kecamatan Kendari Barat menerima 17 laporan dan berhasil menuntaskan 3 laporan. Sementara laporan yang masuk di Kecamatan Wuawua, Kendari, Mandonga, dan Nambo masih berstatus belum selesai seluruhnya. Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Puuwatu, Baruga, Kadia, Kambu, dan Poasia yang masih menyisakan sebagian besar laporan dalam proses penanganan.
Sahuriyanto menyebut seluruh laporan yang diteruskan kepada Polresta dan PLN telah ditindaklanjuti. Sementara itu, 5 laporan yang diterima PDAM masih berstatus belum selesai.
Menurut Sahuriyanto, tingginya jumlah panggilan valid menunjukkan makin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan 112 sebagai sarana pelaporan cepat saat terjadi kondisi darurat.
Ia mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan tersebut secara bijak dan hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat kegawatdaruratan.
“Karena layanan ini memang diperuntukkan bagi kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat,” pungkasnya.
Post Views: 0
