1 day ago
5
Kendari – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra), Muh. Endang SA, menyuarakan keprihatinan atas arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR)-Hugua yang dinilai belum menyentuh persoalan utama masyarakat.
Menurut Endang, ASR-Hugua seharusnya memprioritaskan penyelesaian masalah-masalah substansial ketimbang terlalu fokus pada proyek seperti pembangunan Jembatan Muna – Buton, yang secara strategis hanya menghubungkan dua pulau, bukan menjadi simpul utama ekonomi Sultra.
“Pembangunan jembatan itu bukan bagian dari delapan visi misi ASR-Hugua saat Pilkada 2024. Lalu kenapa sekarang justru jadi prioritas. Apa manfaat jangka pendeknya bagi krisis yang dialami masyarakat,” ujar Endang, Senin (14/7/2025).
Katanya, Sultra memiliki tantangan besar yang belum tersentuh secara serius. Mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak, APBD yang makin cekak akibat belanja rutin yang membengkak, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang belum berkeadilan, hingga reformasi birokrasi yang masih stagnan.
Endang juga menyoroti rendahnya perhatian pemerintah terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta minimnya langkah dalam percepatan digitalisasi daerah tertinggal yang masih blankspot.
“Pemerintahan ASR-Hugua terlihat landai, minim inovasi, dan seperti kapal yang tak punya arah pelayaran. Sudah lebih dari 100 hari kerja, tetapi hasilnya belum terlihat nyata,” ucap mantan Ketua KNPI Sultra itu.
Endang juga menyinggung program “Penggaris” atau pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa. Di tengah tahun ajaran baru, belum ada kabar soal distribusi seragam tersebut. Ironisnya, orang tua siswa justru mengeluhkan harga seragam yang mahal dan diperjualbelikan di sekolah.
“Dimana keberpihakan terhadap pendidikan gratis dan berkualitas itu? Kenapa Gubernur belum bersuara soal keluhan masyarakat ini,” kritiknya.
Kemudian, soal koordinasi lintas daerah, Endang menilai ASR-Hugua masih belum optimal dalam menyinergikan program pembangunan dengan bupati/wali kota. Ia mencontohkan pengoperasian Bandara Sugimanuru di Muna Barat (Mubar) dan Bandara Matahora Wakatobi, yang berjalan tersendat dan cenderung dikerjakan sendiri-sendiri oleh kepala daerah setempat.
“Konektivitas wilayah adalah tanggung jawab gubernur. Jangan biarkan kepala daerah jalan sendiri tanpa dukungan penuh provinsi,” tegasnya.
Endang juga menyentil kurangnya perhatian ASR-Hugua terhadap persoalan banjir tahunan di Kota Kendari yang seolah dianggap hanya sebagai urusan pemkot. Padahal, sebagai ibu kota provinsi, Kota Kendari semestinya menjadi etalase pembangunan dan wajah utama Sultra.
Pada sektor sumber daya alam, Endang menyoroti absennya strategi pemprov dalam hilirisasi industri. Menurutnya, program nasional hilirisasi justru berjalan autopilot tanpa arah dan posisi tegas dari Pemprov Sultra, sehingga daerah belum merasakan manfaat maksimalnya.
“ASR sempat mengeluh rendahnya Dana Bagi Hasil (DBH) saat RDP dengan DPR RI, tapi tidak diikuti langkah konkret. Publik menunggu solusi, bukan sekadar curhat,” bebernya.
Ia menegaskan, pentingnya gubernur dan wakil gubernur memusatkan energi pada kerja-kerja nyata dan program yang dijanjikan kepada rakyat.
“Pemerintah jangan tenggelam dalam pencitraan tanpa makna. Fokuslah pada kerja konkret, bangun konektivitas sosial, tuntaskan keluhan rakyat, dan wujudkan visi Sultra yang kita impikan bersama,” pungkasnya.
Post Views: 73
.png?itok=erLSagvf)
