7 hours ago
5
Kendari – Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyusun kajian tipologi dan mekanisme pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil. Kolaborasi ini dilakukan guna memperkuat implementasi program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.
Penandatanganan kontrak sekaligus pembahasan rencana kerja dilaksanakan di Gedung Rektorat UHO Kendari, Rabu (8/4/2026). Dengan penunjukan tersebut, UHO Kendari menjadi satu dari lima perguruan tinggi di Indonesia yang diberi mandat merumuskan rekomendasi kebijakan bagi BGN.
Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor UHO Kendari, Herman, menilai kepercayaan tersebut sebagai tanggung jawab besar yang juga memiliki nilai kemanusiaan. Ia menyoroti kompleksitas pemenuhan gizi di daerah terpencil yang berbeda dengan wilayah perkotaan.
“Melalui kajian ini kami akan memetakan hambatan di lapangan dan merumuskan solusi yang tepat, sehingga pemerataan layanan pemenuhan gizi dapat berjalan efektif dan menjangkau wilayah pelosok,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola dan Pemenuhan Gizi BGN, Sitti Aida Adha Taridala, mengatakan kajian tersebut bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan sekaligus Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman pelaksanaan program MBG.
“Kajian tipologi SPPG di wilayah terpencil penting agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ungkap Sitti.
Ia menjelaskan, pemilihan UHO Kendari didasarkan pada kapasitas akademik dan keberadaan pusat kajian yang fokus pada wilayah pedesaan, pesisir, serta kelautan. Menurutnya, keunggulan tersebut relevan untuk menyusun model layanan gizi di daerah terpencil.
“UHO Kendari memiliki pusat-pusat kajian yang berkaitan dengan daerah terpencil, termasuk pedesaan, pesisir, dan kelautan. Kapasitas itu yang menjadi pertimbangan kami,” jelasnya.
Selain UHO Kendari, BGN juga melibatkan sejumlah perguruan tinggi lain seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), dan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam berbagai kajian pendukung program.
Sitti menambahkan, inisiatif ini berangkat dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menunjukkan sekitar 60 persen anak sekolah di Indonesia tidak sarapan. Kondisi tersebut dinilai berisiko bagi kelompok rentan di daerah terpencil, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kami ingin memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh haknya. Kebiasaan tidak sarapan dan kasus stunting harus diintervensi dengan data lapangan yang lengkap,” tegasnya.
Terkait dukungan infrastruktur, ia menyebutkan bahwa di Sulawesi Tenggara (Sultra) direncanakan pembangunan 139 titik SPPG untuk wilayah terpencil. Sejumlah unit bahkan telah rampung dan siap beroperasi dalam waktu dekat.
“Beberapa sudah selesai dibangun, contohnya di Laonti. Saat ini tinggal menunggu penempatan kepala SPPG dan personel sebelum mulai operasional,” pungkasnya.
Post Views: 215
