4 hours ago
4
Muna – Estafet kepemimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali dipercayakan kepada Jaelani. Pada Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sultra beberapa waktu lalu, Jaelani secara aklamasi kembali diamanahkan untuk memimpin PKB Sultra periode 2026 – 2031.
Puncak dari proses politik internal partai besutan Abdul Muhaimin Iskandar tersebut ditandai dengan pelantikan serentak seluruh pengurus wilayah se-Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Dalam pelantikan itu, Muhammad Chozin didaulat sebagai Ketua Dewan Syura DPW PKB Sultra, didampingi Muhammad Irpani Thalib sebagai Sekretaris Dewan Syura. Sementara itu, Jaelani dilantik sebagai Ketua Dewan Tanfidz, didampingi Al Rasid Tamil sebagai sekretaris dan Ali Mardan sebagai bendahara.
Sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat menghadiri pelantikan pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB di Jakarta. Foto: Istimewa. (3/2/2026).Dalam rangkaian pelantikan ini, seluruh ketua, sekretaris, dan bendahara menandatangani kontrak komitmen serta kontrak kinerja. Selain itu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB turut menggelar Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) bagi seluruh peserta guna memperkuat komitmen kader dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurut Jaelani, momentum pelantikan ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial regenerasi, melainkan tonggak baru dalam mewujudkan visi besar bertajuk Politik Kehadiran.
Anggota Komisi IV DPR RI ini menegaskan bahwa PKB harus menjadi garda terdepan yang hadir di tengah kesulitan rakyat. Politik, kata dia, bukan semata-mata soal perebutan kursi, melainkan tentang sejauh mana kebijakan partai mampu menyentuh akar rumput.
“Jabatan politik, baik di legislatif maupun eksekutif, hanyalah alat untuk mencapai tujuan mulia, yakni kesejahteraan masyarakat lahir dan batin,” ujar pria kelahiran Kabupaten Muna, Sultra itu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/2/2026).
Jaelani menekankan agar seluruh anggota legislatif PKB, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun eksekutif, tidak menjaga jarak dengan konstituen. Kader diwajibkan membuka ruang komunikasi selama 24 jam guna menyerap aspirasi dan keluhan warga tanpa memandang latar belakang.
“Kader PKB harus menjadi lokomotif penggerak perubahan dan teladan di lingkungan masyarakat masing-masing,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, politik kehadiran menuntut kader untuk turun langsung saat terjadi krisis, baik bencana alam, konflik agraria, maupun kegagalan panen. Kader PKB harus menjadi pihak pertama yang hadir memberikan solusi atau bantuan, bukan sekadar muncul menjelang pemilu.
“PKB Sultra bukan sekadar organisasi politik, melainkan rumah aspirasi. Jika ada kader yang abai terhadap rintihan rakyat, maka ia telah mengkhianati khitah perjuangan partai ini,” tegas Jaelani.
Selain itu, Jaelani meminta seluruh kader di parlemen bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. “PKB Sultra berkomitmen mengawal anggaran agar dialokasikan secara efektif untuk program-program pemberdayaan ekonomi sektor riil,” ujarnya.
Fokus Kedaulatan Petani, Nelayan, dan Kelestarian Hutan
Salah satu pilar utama Politik Kehadiran yang diusung Jaelani adalah keberpihakan penuh terhadap sektor pertanian. Ia menyadari mayoritas masyarakat Sultra menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
“Seluruh kader harus mendorong kebijakan yang menjamin ketersediaan pupuk, stabilitas harga pascapanen, serta akses permodalan yang mudah bagi petani kecil. Semangat ini terus ditekankan oleh Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar,” katanya.
Di tengah kondisi iklim yang tidak menentu serta dampak kesehatan akibat penggunaan bahan kimia berlebihan, Jaelani mendorong perlunya transisi menuju sistem pertanian organik guna menjaga kualitas lahan dan kesehatan konsumen dalam jangka panjang.
“Dengan pertanian organik, petani Sultra tidak lagi bergantung pada bahan kimia mahal dan mampu menghasilkan komoditas unggulan bernilai jual tinggi di pasar internasional,” jelasnya.
Selain itu, Jaelani juga mendorong perhatian khusus terhadap petani milenial sebagai aset regenerasi sektor pangan. Tak hanya di darat, visi Jaelani juga merambah wilayah pesisir. Sebagai provinsi kepulauan, sektor kelautan dan perikanan menjadi perhatian serius dalam kepemimpinannya.
“PKB Sultra akan fokus pada penguatan armada tangkap nelayan lokal serta perlindungan wilayah tangkap dari praktik illegal fishing,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi produk perikanan agar nelayan memperoleh nilai tambah. Di sektor peternakan, Jaelani mendorong program penggemukan ternak berbasis komunitas yang terintegrasi dengan ketersediaan pakan lokal guna meningkatkan ekonomi keluarga di pedesaan.
Sementara di sektor kehutanan dan lingkungan, seluruh kader diminta mengawal kebijakan yang seimbang antara pemanfaatan dan rehabilitasi hutan sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim.
“Kita tidak boleh mewariskan kerusakan lingkungan kepada anak cucu. Pembangunan harus berkelanjutan,” tegasnya.
Pengukuhan kembali Jaelani diharapkan membawa energi baru bagi PKB Sultra untuk terus bertransformasi menjadi partai yang solutif, berwawasan lingkungan, dan konsisten membela kepentingan rakyat kecil di Bumi Anoa.
Post Views: 75
