Kendari – Arah baru birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai terasa di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR). Dalam langkah reformatif, tiga akademisi dari Universitas Halu Oleo (UHO) dipercaya mengisi jabatan strategis sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) kepala dinas, menggambarkan integrasi antara dunia kampus dan roda pemerintahan.
Tiga profesor tersebut adalah Prof. Muh. Taufik (Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan), Prof. Aris Badara (Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), dan Prof. Andi Khaeruni (Plt. Kepala BKD). Penunjukan mereka disampaikan langsung saat pelantikan yang digelar Senin (26/5/2025) di Kantor Gubernur Sultra.
Mengutip laman fkip.uho.ac.id, Prof. Aris Badara tercatat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UHO Kendari periode 2024 – 2028. Sementara merujuk pada laman fp.uho.ac.id Prof. Muh. Taufik dan Prof. Andi Khaeruni adalah seorang profesor di Jurusan Porteksi Tanaman, Fakultas Pertanian UHO.
Gubernur ASR, sapaan akrab Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa langkah ini bagian dari upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Kita ingin sinergikan ilmu pengetahuan dengan praktik pemerintahan, terutama pada sektor pendidikan dan ketahanan pangan yang menjadi fokus,” ujarnya.
Tak hanya pelantikan tiga akademisi, rotasi juga dilakukan terhadap sejumlah pejabat eselon II dan II B. Di antaranya, La Ode Butolo kini menjabat Sekretaris DPRD Sultra menggantikan perannya sebelumnya sebagai Staf Ahli. Sementara itu, Muliadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan, ditempatkan sebagai pelaksana pada Biro Umum. Bahkan Kepala BPBD sebelumnya, Muhammad Yusuf, bertukar posisi dengan La Ode Saifuddin yang kini memimpin BPBD Sultra.
Beberapa jabatan lain turut dirombak seperti Sukanto Toding (kini jabat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM), La Haruna (kini jabat Asisten Administrasi Umum) Zanuriah (kini jabat Kadis PPPA-PK-KB).
Kemudian Yusmin (kini jabat Kepala Biro Organisasi Setda, dan Usnia (kini jabat Kadis Perpustakaan dan Kearsipan). Mereka semua termasuk dalam daftar pejabat yang digeser untuk menduduki peran berbeda.
Sementara itu, ada pula beberapa pejabat yang menerima surat perintah tugas sebagai Plt. untuk berbagai jabatan penting. Nama-nama seperti dr. Asridah (Plt. Kadis Kesehatan), dr. Muchammad Saiful (Plt. Direktur RSUD Bahteramas), Dedi Irwanto (Plt. Kadis Kehutanan), hingga Andi Syahrir (Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan), masuk dalam daftar pejabat yang diberi tanggung jawab sementara.
ASR menegaskan bahwa evaluasi kinerja pejabat akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ia memastikan bahwa seluruh pengangkatan dan rotasi didasarkan pada profesionalitas, bukan latar belakang.
“Integritas dan capaian kerja adalah indikator utama. Kami tidak memandang siapa dan dari mana, yang penting bagaimana dia bekerja,” tegasnya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya serius Gubernur ASR dalam membenahi tata kelola birokrasi di Sultra. Dengan melibatkan kalangan akademisi dan menetapkan rotasi rutin berdasarkan evaluasi kinerja, ASR tampaknya sedang membangun pola baru kepemimpinan pemerintahan yang lebih meritokrasi dan terukur.
Post Views: 187