2 months ago
51
Kendari – Mayoritas warga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Meski ada peraturan tentang pemanfaatan air tanah, regulasi itu belum sepenuhnya terlaksana. Hal itu menyusul berbagai masalah di Kota Kendari, seperti distribusi air bersih belum berjalan maksimal akibat permasalahan jaringan dan kerusakan infrastruktur.
“Sesuai regulasi, kebutuhan utama air bagi masyarakat seharusnya dipenuhi dari air permukaan. Sementara air tanah menjadi alternatif terakhir,” ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWS) IV Kendari, Muhammad Harliansyah, Kamis (28/8/2025).
Harliansyah mengungkapkan ketersediaan sumber air permukaan sebenarnya cukup melimpah, tetapi masih mengalami tantangan serius. Adanya ketidakseimbangan antara kapasitas produksi PDAM dengan jumlah yang sampai ke masyarakat juga menambah masalah pemanfaatan air tanah.
Beberapa intake air baku yang sebelumnya dibangun dengan investasi besar kini tidak lagi beroperasi optimal. Salah satunya adalah intake Matabondu berhenti beroperasi sejak 2023, karena permasalahan teknis, mulai dari kerusakan kubikel listrik hingga ketiadaan instalasi pengolahan air yang sesuai.
“Kondisi ini mengindikasikan adanya kebocoran hingga 70 persen, baik akibat faktor usia infrastruktur maupun potensi pengambilan ilegal di jalur distribusi. Upaya revitalisasi juga terkendala sinkronisasi antarinstansi. Ada sejumlah jaringan pipa yang telah dibangun, tetapi tidak dapat dimanfaatkan, karena belum terhubung dengan sumber air baku atau fasilitas pengolahan memadai,” ungkapnya.
Kadis PUPR Kota Kendari, Ali Aksa, mengatakan pelayanan air bersih belum memenuhi harapan. Pelayanan yang sebelumnya dianggap cukup baik kini bahkan mengalami kemunduran signifikan. Ali menyebut target pelayanan air bersih idealnya tidak boleh di bawah 50 persen.
“Pelayanan air minum kita malah makin merosot ke bawah, malah mendekati minus menurut saya. Jika sudah melewati ambang tersebut, maka sudah tergolong minus, mencerminkan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Ali juga menyebut saat ini sedang dilakukan pergerakan signifikan yang melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dan BWS. Menurutnya, dukungan BWS menjadi langkah penting yang membuka peluang perbaikan jangka panjang.
“Kalau dengan pergerakan kita disponsori Kepala BWS, ini suatu hal yang menjadi harapan besar kita ke depan,” tambahnya.
Direktur Perumda Tirta Anoa Kendari, Sukriyaman, mengatakan jumlah pelanggan aktif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memang hanya 11,5 ribu sambungan rumah tangga dari total 157 ribu rumah. Sementara sisanya masih menggunakan air tanah atau sumur bor dan usaha perpipaan mandiri untuk mengalirkan air gunung.
“Air baku kita sebenarnya cukup, hanya kendala terbesar ada pada mesin dan distribusi,” katanya.
Sejumlah sumber air, seperti Pohara, Wanggu, Anggoeya, hingga Anduonohu, masih bisa dimanfaatkan, tetapi kinerja mesin dan jaringan distribusi menjadi hambatan utama. PDAM juga menghadapi permasalahan kebocoran pipa distribusi cukup serius. Sedikitnya tujuh titik kebocoran telah terdeteksi. Namun, baru dua titik yang diperbaiki.
“Salah satu kebocoran terbesar berada di depan Terminal Tipe A Puuwatu dan bahkan telah merusak jalan nasional. PDAM mengaku terkendala masalah keuangan dan koordinasi dalam menangani masalah tersebut,” ungkapnya.
Masalah keuangan menjadi beban berat PDAM Kendari. Saat manajemen baru mengambil alih, perusahaan menanggung utang sekitar Rp7 miliar serta tunggakan gaji karyawan. Kondisi itu membuat perusahaan harus berhati-hati dalam mengatur strategi bisnis, termasuk mencari dukungan regulasi dari pemerintah untuk menopang distribusi air bersih. Sukriyaman mengungkapkan maraknya penggunaan sumur bor menjadi tantangan tersendiri bagi PDAM. Ia menilai fenomena itu muncul karena layanan PDAM belum optimal.
“Susah sekarang kita dapat pelanggan karena banyak sumur bor, tetapi justru sumur bor yang membantu kita dalam penyediaan air bersih sementara,” imbuhnya.
Post Views: 116
