BUKITTINGGI – DPRD Kota Bukittinggi menyoroti rendahnya serapan anggaran serta besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Senin (8/6/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bukittinggi Syaiful Efendi itu dihadiri Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, serta undangan lainnya.
Dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, seluruh fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi atas keberhasilannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-13 kali secara berturut-turut bagi Kota Bukittinggi.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah mengabaikan berbagai persoalan yang masih muncul dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp755, 88 miliar atau 100, 23 persen dari target yang ditetapkan. Namun, realisasi belanja daerah hanya mencapai 88, 26 persen dari total anggaran sebesar Rp787, 24 miliar. Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 91, 42 persen.
Rendahnya serapan anggaran tersebut berdampak pada tingginya SiLPA yang tercatat mencapai Rp94, 13 miliar. Selain itu, DPRD juga menyoroti kenaikan kewajiban daerah yang mencapai Rp10, 27 miliar atau meningkat 36, 17 persen dibanding tahun sebelumnya.
Fraksi Demokrat menilai opini WTP merupakan capaian penting, namun belum cukup jika tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"WTP adalah indikator tata kelola keuangan yang baik, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja, " ujar juru bicara Fraksi Demokrat.
Fraksi tersebut juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital serta penguatan sektor pariwisata melalui pengelolaan yang lebih profesional.
Sementara itu, Fraksi NasDem mengingatkan agar capaian opini WTP tidak membuat aparatur pemerintah terlena. Fraksi ini meminta pemerintah menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran dan memastikan tidak adanya program yang terbengkalai.
"Kami meminta penjelasan secara rinci terkait efisiensi anggaran, realisasi program, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, " tegas juru bicara Fraksi NasDem.
Sorotan lebih tajam disampaikan Fraksi Karya Kebangsaan yang menilai masih terdapat potensi kebocoran dalam pengelolaan pendapatan daerah. Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, Fraksi Gerindra, PKS, serta PPP-PAN juga menyoroti besarnya SiLPA yang dinilai menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan.
Mereka meminta pemerintah daerah menjelaskan program-program yang tidak terlaksana, faktor penyebab rendahnya realisasi belanja, serta alasan meningkatnya kewajiban daerah.
DPRD juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp2, 90 triliun. Menurut fraksi-fraksi, aset tersebut perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat ekonomi maupun pelayanan yang lebih besar bagi masyarakat.
Berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat turut menjadi perhatian DPRD, mulai dari pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, penataan pasar, hingga penertiban parkir liar yang masih menjadi keluhan di Kota Bukittinggi.
Meskipun memberikan berbagai catatan kritis, seluruh fraksi DPRD menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi Syaiful Efendi menjadwalkan agenda berikutnya berupa penyampaian jawaban Wali Kota Bukittinggi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang akan dilaksanakan pada Selasa (9/6/2026).
DPRD berharap seluruh masukan dan evaluasi yang disampaikan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga penggunaan anggaran benar-benar efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.Judul alternatif:
Pewarta: Lindafang
