7 hours ago
4
Konawe Selatan – Aparat pemerintah meninggalkan warga yang sedang berunjuk rasa meminta ditunjukkannya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) PT Wijaya Inti Nusantara (WIN), perusahaan tambang nikel di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dokumen amdal diminta langsung masyarakat yang terdampak aktivitas PT WIN di Kantor Bupati Konsel, Senin (29/12/2025). Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, Ichsan Porosi, bersama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konsel, Muhammad Pam Sahanda, awalnya menemui warga yang berunjuk rasa. Ichsan Porosi mengaku akan meminta DLH Konsel untuk menunjukkan amdal PT WIN ke publik.
“Saya akan meminta DLH untuk menunjukkan dokumen yang dimaksud,” kata Ichsan.
Sementara Muhammad Pam Sahanda berjanji menunjukkan dokumen amdal. Namun, tidak bisa ditunjukkan saat itu, karena belum ada pihak yang berkompeten. Pam beralasan pihak yang berkompeten menunjukkan amdal sedang berkegiatan di Kota Kendari.
“Yang berkompeten menunjukkan dokumen tersebut sedang ada kegiatan di Kota Kendari. Belum bisa kami buka sekarang,” ujar Pam.
Pernyataan keduanya dinilai tak masuk akal. Dokumen amdal PT WIN terkesan ditutupi agar tidak diketahui publik. Warga pun mendesak menyambangi Kantor DLH Konsel untuk mengambil dokumen amdal. Warga Torobulu, Ayunia Muis, menilai amdal seharusnya tidak menjadi tanggung jawab satu orang.
“Kalau tak bisa dibawa ke tempat ini, biarkan kami ke Kantor DLH untuk mengambil dokumen tersebut. Untuk apa terus ditutupi, sementara dokumen amdal itu bukan dokumen negara, tetapi dokumen publik,” kata Ayu.
Terus didesak untuk menunjukkan amdal, Ichsan dan Pam langsung kabur. Keduanya masuk ke dalam Kantor Bupati Konsel. Massa aksi berusaha menyusul, tetapi diadang aparat kepolisian dan satpol PP. Aksi saling dorong pun tak terelakkan, meski berakhir kondusif.
Koordinator Aksi, Rasman, mengaku kecewa dengan tindakan Sekda Konsel dan Sekretaris DLH Konsel yang tiba-tiba kabur. Seharusnya pemerintah daerah menghadirkan solusi agar permasalahan tidak terus berlanjut.
“Bertahun-tahun kami berjuang atas hak kami, tetapi pemerintah tidak pernah hadir. Sekarang kami meminta untuk ditunjukkan dokumen amdal PT WIN, tetapi lagi-lagi Pemda Konsel mengecewakan kami,” ungkap Rasman.
Rasman pun menegaskan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Torobulu tidak akan tinggal diam. Terlebih aktivitas PT WIN terus meresahkan masyarakat di lingkar tambang.
“Penambangan yang dilakukan PT WIN menyebabkan sumber penghidupan masyarakat menghilang. Masyarakat yang menggantungkan hidup sebagai petani dan nelayan terus menurun produktivitasnya,” pungkasnya.
Post Views: 132
