Bukittinggi — Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pemandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan pemerintah kota, yakni Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 serta Ranperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Sidang paripurna berlangsung di Gedung DPRD Bukittinggi, Kamis, 6 November 2025, dipimpin Wakil Ketua DPRD, Beny Yusrial.
Beny menjelaskan, penyampaian pemandangan umum fraksi merupakan tindak lanjut setelah Wali Kota menyampaikan nota penjelasan dua Ranperda tersebut pada paripurna sebelumnya. Hal ini menjadi bagian dari evaluasi legislatif terhadap arah kebijakan keuangan daerah tahun mendatang.
Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juru bicara Nur Hasra menekankan efisiensi belanja berorientasi hasil serta optimalisasi pendapatan asli daerah melalui digitalisasi pajak dan retribusi. Fraksi PKS juga mendorong peningkatan transparansi anggaran dan pembaruan regulasi aset daerah.
Sementara Fraksi Gerindra melalui Yundri Refno Putra menilai penyusunan APBD perlu selaras dengan RKPD serta RPJMD kepala daerah terpilih 2024. Fraksi juga menyoroti masih adanya aset yang belum tercantum dalam rencana kebutuhan BMD, termasuk persoalan pemutusan kontrak lahan Stasiun Lambuang.
Fraksi Partai NasDem melalui Neni Anita meminta pemerintah memperjelas strategi efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Fraksi juga mendorong penguatan sektor pariwisata dan kinerja BUMD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dari Fraksi Partai Demokrat, Elfianis menyampaikan perlunya belanja daerah difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fraksi juga mendorong digitalisasi pajak, penataan aset, serta pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.
Fraksi Karya Kebangsaan melalui Berliana Betris mempertanyakan kesesuaian rancangan APBD 2026 dengan arah kebijakan pembangunan daerah, terutama di tengah penurunan dana transfer pusat. Fraksi meminta inovasi pembiayaan agar program prioritas tetap berjalan.
Adapun Fraksi PPP–PAN melalui Dedi Patria menilai penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang realistis. Fraksi mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset yang lebih efektif.
Rapat paripurna ini menjadi tahap awal pembahasan Ranperda APBD 2026. Seluruh masukan fraksi akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah sebelum penetapan kebijakan final.(**)
.
