17 hours ago
6
Kendari – Harta kekayaan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka dan Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda menjadi sorotan netizen di Threads pada sebuah forum internasional bertajuk UN Responsible Business and Human Rights Forum, Asia-Pacific yang berlangsung di Bangkok, Thailand, 14 – 17 September 2026.
Sorotan tersebut muncul setelah materi presentasi perwakilan Indonesia dalam forum internasional itu menampilkan data harta kekayaan kedua gubernur yang disandingkan dengan pembahasan mengenai dampak aktivitas pertambangan nikel di wilayah masing-masing.
Akun Threads bernama Zalkad kemudian mengunggah sejumlah potongan salindia presentasi tersebut. Dalam unggahannya, Zalkad menyebut materi itu disampaikan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015 – 2019, La Ode Muhammad Syarif.
Mantan Komisioner KPK periode 2015 – 2019, La Ode Muhammad Syarif, saat menyampaikan materi dalam forum UN Responsible Business and Human Rights Forum, Asia Pacific di Bangkok, Thailand. Potongan salindia tersebut diunggah akun Threads Zalkad. Foto: Istimewa.“Untuk melengkapi informasinya, presentasi ini disampaikan oleh Ex-Komisioner KPK (2015 – 2019) La Ode Muhammad Syarif,” tulis Zalkad, Selasa (15/9/2026).
Salah satu salindia menampilkan nama Gubernur Malut, Sherly Laos dan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka dalam daftar yang dibahas. Materi tersebut tidak hanya memuat nominal harta kekayaan kedua kepala daerah, tetapi juga mengaitkannya dengan persoalan tata kelola sumber daya alam serta dampak pertambangan nikel terhadap lingkungan dan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sultra, Andi Rahman, menilai pembahasan tersebut perlu menjadi perhatian terhadap pengelolaan aktivitas pertambangan di daerah.
Andi mengatakan materi presentasi yang dibawa dalam forum tersebut bersumber dari temuan investigasi WALHI bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil terkait aktivitas pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
“Sebagai warga Sulawesi Tenggara dan layaknya seluruh masyarakat Sultra, harusnya kita malu punya gubernur yang mendunia, tapi hasil presentasinya bukan karena kinerja yang baik, melainkan persoalan hukum,” kata Andi saat dikonfirmasi, Kamis (17/9).
Ia juga menyoroti dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang menurutnya telah menjadi perhatian sejumlah penegak hukum di Indonesia.
“Seharusnya ini menjadi evaluasi penegak hukum kita di Indonesia, karena hanya di Indonesia dugaan pelaku illegal mining bisa bebas bahkan menjadi gubernur,” ujarnya.
Menurut Andi, pembahasan mengenai SDA Indonesia dalam forum internasional tersebut dapat menjadi momentum untuk melihat kembali tata kelola pertambangan, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat di wilayah penghasil nikel.
Ia mengatakan Sultra memiliki SDA yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah, mulai dari nikel, emas hingga aspal. Karena itu, pengelolaan sumber daya tersebut dinilai perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
“Sultra ini dikenal dengan hasil buminya seperti tambang, emas, dan aspal. Namun di satu sisi, dunia kini justru tahu soal kehancurannya,” pungkasnya.
Post Views: 44
