16 hours ago
7
Sulawesi Tenggara – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengaku menerima laporan bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp300 triliun. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pertama pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (15/8/2025).
“Setelah ini, kita juga akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya sudah diberi laporan bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Potensi kerugian negara yang dihasilkan 1.063 tambang ilegal ini minimal Rp300 triliun,” kata Prabowo di hadapan MPR, DPR, dan DPD.
Prabowo menegaskan akan bertindak atas nama rakyat, meski orang di balik tambang pelanggar hukum merupakan jenderal TNI maupun polisi. Olehnya itu, Prabowo meminta dukungan DPR dan partai politik.
“Saya minta dukungan seluruh DPR. Saya minta seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita. Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun. Apakah jenderal dari TNI atau polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo disambut riuh tepuk tangan.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Rahman, menilai pernyataan Prabowo perlu diikuti langkah konkret, transparan, dan tegas, untuk membongkar praktik penambangan ilegal serta aktor-aktor di belakangnya. Prabowo juga seharusnya mengumumkan daftar nama perusahaan dan lokasinya.
“Presiden sudah bicara di forum resmi negara, berarti ini bukan isu kecil. Kalau benar ada 1.063 tambang ilegal, buktikan sekarang, umumkan daftar nama perusahaan, lokasi, dan aktor politik, militer, atau pengusaha yang bermain,” ungkap Andi, Jumat (15/8).
Dalam laporan Walhi Sultra dan Satya Bumi bertajuk “Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dan Jejaring Politically Exposed Person” telah terungkap dugaan keterlibat aktor-aktor elit nasional maupun daerah dalam penguasaan tambang nikel di Pulau Kabaena. Beberapa di antaranya ialah purnawirawan jenderal polisi, istri Gubernur Sultra, serta pengusaha besar seperti Haji Isam dan Wilmar Group.
Andi mengungkapkan Sultra memang menjadi menjadi salah satu episentrum tambang ilegal, khususnya di sektor nikel. Aktivitas tambang nikel telah menyebabkan deforestasi masif, pencemaran sungai dan pesisir, serta menghancurkan penghidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Beberapa wilayah yang menjadi titik rawan tambang ilegal antara lain, Pulau Kabaena, Wawonii, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, dan Kolaka Utara. Dugaan keterlibatan aparat keamanan, pejabat politik, dan kelompok usaha besar dalam bisnis tambang nikel membuat aktivitas ilegal masif terjadi,” ungkapnya.
Walhi juga sebelumnya telah melaporkan 29 perusahaan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia pada Kamis, 3 Juli 2025. Dari 29 korporasi yang dilaporkan, 14 di antaranya perusahaan tambang (6 tambang nikel dan 8 tambang batu bara). Menurut Andi, banyaknya perusahaan beroperasi secara ilegal yang disertai kerugian negara, karena negara tunduk pada korporasi, sehingga tidak pernah melakukan penegakan hukum secara tegas. Kepentingan untuk melindungi korporasi juga menjadi alasan lemahnya penegak hukum terhadap korporasi.
“Kita menunggu keberanian Prabowo untuk menjalankan apa yang diucapkannya. Jangan hanya gertakan di podium saja,” pungkasnya.
Post Views: 110
