4 hours ago
1
Buton – Kabar kurang menyenangkan menerpa masyarakat Bumi Aspal Alam Terbesar di Dunia, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), saat tersiar pengumuman groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.
Dalam sambutannya pada acara yang digelar di Kota Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), pada Rabu (29/4/2026), Prabowo menyampaikan 13 proyek strategis hilirisasi sekitar Rp116 triliun, meliputi 5 proyek sektor energi, 5 proyek sektor mineral, serta 3 proyek sektor pertanian.
Namun, dari 13 proyek tersebut, hampir seluruhnya ditempatkan di daerah penghasil, kecuali proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal di Kabupaten Buton yang justru ditempatkan di Karawang, Jawa Barat (Jabar).
Banner groundbreaking proyek hilirisasi ekosistem dan fasilitas produksi aspal Buton di Karawang, Jawa Barat. Foto: Istimewa.Penetapan tersebut menuai kecaman dari masyarakat karena dinilai tidak mencerminkan keadilan hilirisasi dan pemerataan ekonomi. Kabupaten Buton sebagai daerah penghasil dianggap tidak memperoleh manfaat optimal, sementara nilai tambah industri justru dinikmati daerah lain.
Menanggapi hal itu, Basiran, putra daerah yang juga pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Buton periode 2022 – 2023, melayangkan surat terbuka kepada Prabowo untuk menagih komitmen keadilan hilirisasi aspal di Kabupaten Buton.
Dalam surat tersebut, Basiran menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus tanggung jawab moral terhadap masa depan tanah kelahirannya serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia meminta agar pusat industri tersebut dikembalikan di daerahnya.
Basiran kembali mengingat momen saat mendampingi Presiden RI ke-7, Joko Widodo, meninjau area tambang aspal di Kabupaten Buton pada Selasa (27/9/2022) lalu. Dalam kunjungannya, Jokowi menegaskan komitmen agar daerah tersebut menjadi pusat industri aspal, bukan hanya lokasi tambang.
Selain itu, Jokowi juga mendorong penghentian impor aspal serta pengaktifan kembali pabrik-pabrik yang sudah ada tetapi tidak beroperasi.
Namun, komitmen tersebut dinilai kosong belaka. Kebijakan terbaru justru menjadikan masyarakat Kabupaten Buton hanya sebagai penonton atas pengerukan sumber daya alamnya.
Basiran menilai kebijakan tersebut sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan semangat hilirisasi yang selama ini digaungkan Prabowo mengenai kemandirian bangsa dan pemerataan ekonomi.
“Janji hilirisasi dengan menempatkan pabrik di Karawang berarti menjadikan Buton kembali sebagai penonton yang dikeruk kekayaan alamnya, sementara nilai tambah industri dalam bentuk pajak (PAD) dan lapangan kerja dinikmati masyarakat di daerah lain,” ungkap Basiran, Sabtu (2/5).
Ia kecewa terhadap langkah pemerintah yang membangun fasilitas baru di luar daerah sumber daya, alih-alih memperkuat industri nyata di daerahnya. Hilirisasi tanpa keadilan bagi daerah penghasil justru dinilai berpotensi menjadi lahan eksploitasi.
“Kami khawatir jika kebijakan ini tetap dipaksakan, akan muncul mosi tidak percaya dan penolakan masif dari masyarakat di daerah tambang karena merasa hak ekonominya dirampas,” ungkap Basiran.
Melalui surat terbuka itu, Basiran meminta Prabowo meninjau kembali keputusan lokasi pembangunan fasilitas produksi aspal di Jabar dan mengembalikan pusat industri pengolahan aspal di daerah asalnya, Kabupaten Buton.
Post Views: 0
