Bukittinggi – DPRD Kota Bukittinggi menggelar rangkaian Rapat Paripurna penting yang menjadi bagian dari pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta hantaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sidang paripurna yang dilaksanakan pada Senin–Selasa, 8–9 September 2025, di Aula Gedung DPRD ini dihadiri Wali Kota Bukittinggi, Ketua DPRD, anggota dewan, unsur Forkopimda, pejabat pemerintah, tokoh adat, hingga insan pers.
Momentum paripurna kali ini bukan hanya rutinitas formal tahunan, melainkan forum strategis untuk memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif dalam memastikan arah pembangunan kota berjalan sesuai aspirasi rakyat.
Pandangan Fraksi: Evaluasi dan Harapan untuk Pembangunan
Sehari sebelumnya, enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap RAPERDA Perubahan APBD 2025 dan KUA-PPAS. Setiap fraksi memberikan catatan kritis sekaligus saran konstruktif.
Fraksi Gerindra menekankan agar pemerintah lebih realistis dalam menentukan target pendapatan. Meskipun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting, namun harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Efisiensi belanja dan pengawasan program juga ditekankan agar tidak ada anggaran yang terbuang.
Fraksi PKS mengingatkan pemerintah soal risiko defisit anggaran yang berulang. Transparansi dari tahap perencanaan hingga pelaporan harus dijaga agar APBD benar-benar bermanfaat.
Fraksi NasDem menyoroti potensi defisit yang bisa menghambat program pembangunan. Pemerintah didorong menyiapkan strategi konkret agar program berjalan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah fokus pada sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, UMKM, dan pariwisata. Empat sektor ini dinilai paling strategis untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PPP–PAN menyoroti pengelolaan parkir yang belum optimal, serta mendesak pengaktifan kembali Pasar Atas sebagai pusat ekonomi rakyat. Aset daerah yang terbengkalai juga harus dikelola lebih baik.
Fraksi Karya Kebangsaan menekankan pentingnya optimalisasi PAD dan efisiensi belanja. Mereka menyoroti penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun yang berpotensi menurunkan kualitas pembangunan.
Dari pandangan tersebut terlihat, meski dengan penekanan yang berbeda, seluruh fraksi memiliki tujuan yang sama: memastikan APBD benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Jawaban Wali Kota: Transparansi, Efisiensi, dan Program Prioritas
Menanggapi pandangan fraksi, Wali Kota Bukittinggi, H. Muhammad Ramlan Nurmatias, SH menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi. Menurutnya, kritik dan saran dari DPRD akan menjadi bahan penting dalam menyempurnakan APBD Perubahan 2025.
“Pemerintah Kota Bukittinggi tetap konsisten menempatkan pelayanan dasar masyarakat sebagai prioritas, di samping pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan pariwisata. Transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas menjadi prinsip utama agar program tepat sasaran, ” tegasnya.
Ramlan menjelaskan, penyusunan APBD Perubahan tetap mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional. Defisit sebesar Rp13 miliar yang sempat menjadi sorotan akan disesuaikan kembali bersama DPRD agar tidak mengganggu program prioritas.
“Belanja daerah disusun efektif, efisien, dan taat aturan sehingga tidak terjadi pemborosan. Prioritas tetap pada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial, ” tambahnya.
Program Unggulan: Bukittinggi Gemilang
Wali Kota memastikan sejumlah program unggulan tetap berjalan sesuai visi Bukittinggi Gemilang, di antaranya:
Pengadaan pakaian sekolah gratis,
Persiapan angkot gratis,
Program Surau Gemilang,
Perlindungan sosial,
1000 event, dan
1000 startup.
Menurutnya, keberhasilan perubahan APBD bukan semata soal angka, tetapi juga semangat kolaborasi eksekutif dan legislatif. “Keberhasilan APBD adalah keberhasilan kita bersama. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus terus bersinergi agar setiap kebijakan membawa manfaat nyata, ” ujar Ramlan.
Isu Strategis: Parkir, Pasar, Air Bersih, dan Sampah
Dalam paripurna itu, Wali Kota juga menanggapi isu-isu strategis yang disampaikan fraksi, di antaranya pengelolaan parkir, revitalisasi Pasar Atas dan Pasar Banto, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta penguatan ekonomi lokal.
Pemko, jelas Ramlan, telah menyiapkan sejumlah langkah konkret, seperti penerapan sistem uang elektronik untuk parkir, pengamanan aset Pasar Banto pasca kontrak berakhir Maret 2026, serta digitalisasi layanan publik.
“Semua kebijakan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan kota, ” jelasnya.
Ketua DPRD: Komitmen untuk Tata Kelola yang Baik
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, yang memimpin paripurna, menegaskan bahwa rapat ini sah sesuai dengan tata tertib DPRD. Ia menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif fraksi-fraksi.
“Pandangan umum fraksi menjadi masukan penting untuk memperkuat substansi rancangan perubahan APBD. Hal ini mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, ” ujarnya.
Syaiful berharap pembahasan selanjutnya tetap berjalan dengan semangat kebersamaan. “Semoga setiap keputusan yang diambil membawa manfaat sebesar-besarnya bagi warga Bukittinggi, ” tambahnya.
Sinergi DPRD dan Pemko: Optimisme Baru untuk Bukittinggi
Rangkaian paripurna ini memperlihatkan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif. Pandangan fraksi bukan hanya kritik, tetapi juga tawaran solusi. Pemerintah pun merespons dengan komitmen memperbaiki pengelolaan anggaran.
Bagi masyarakat, paripurna ini menjadi bukti bahwa penyusunan APBD merupakan ikhtiar bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi optimis, Perubahan APBD 2025 dapat menjadi instrumen nyata dalam mempercepat pembangunan, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Dengan semangat kebersamaan, Bukittinggi diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus memantapkan posisinya sebagai salah satu kota strategis di Sumatera Barat.(Lindafang)
