AGAM – DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Agam terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (30/9), di aula utama DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Agam H. Ilham, Lc., M.A., didampingi Wakil Ketua Henrizal dan Muhammad Risman. Hadir Bupati Agam H. Ir. Benni Warlis, anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekda, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam.
Dalam sambutannya, Bupati Benni Warlis menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan, penilaian, serta saran yang diberikan terhadap RAPBD 2026.
“Masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, ” ujar bupati.
Ia menegaskan, penyusunan APBD adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, diperlukan kerja sama yang erat agar RAPBD 2026 mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Agam.
Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi
Dalam kesempatan tersebut, Bupati memberikan penjelasan rinci atas sejumlah catatan dari fraksi-fraksi:
Fraksi PKS (Asrizal) menyoroti pentingnya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) 2026 yang ditargetkan 4, 74 persen dari tahun sebelumnya 4, 12 persen. Menjawab hal itu, bupati menyebut indikator makro di Agam terus mengalami perkembangan.
“Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM cukup positif, meski indikator kemiskinan masih menunjukkan tren negatif, ” jelasnya.
Fraksi PAN (Drs. Feri Adrianto) mempertanyakan langkah menekan defisit Rp98 miliar serta jumlah belanja di beberapa OPD. Bupati menjelaskan, defisit akan ditutup melalui optimalisasi PAD dan rasionalisasi belanja.
Adapun alokasi anggaran diantaranya: Dinas PUPR Rp92, 2 miliar, Dinas Pertanian Rp29, 9 miliar, Bagian Kesra Rp26, 4 miliar, dan Bagian Umum Rp14, 1 miliar.
Fraksi NasDem (Zelman) mengusulkan pembangunan Islamic Center di Nagari Manggopoh serta renovasi sarana ibadah. Bupati menyatakan sependapat, dan menyebut saat ini tengah dilakukan penyelesaian administrasi aset ke Pemprov Sumbar untuk pembangunan SMA Negeri Agam Cendikia.
Fraksi Demokrat (Syafril, SE) menekankan agar pembiayaan daerah tidak sekadar formalitas dalam menutupi defisit. Bupati menyatakan sepakat, dan menegaskan pembiayaan akan dibahas bersama Banggar DPRD dengan kajian mendalam.
Fraksi Gerindra (Masriko Andri) menyoroti minimnya ruang pengembangan pertanian karena fokus pada program Sawah Pokok Murah (SPM). Bupati menjawab, program SPM merupakan unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Program ini juga telah masuk dalam kelompok prioritas pada kamus pokok-pokok pikiran 2026, ” ujarnya.
Fraksi PPP (Fiki Ananda, S.Ak.) menyoroti kebijakan pajak daerah. Bupati menyebut, optimalisasi PAD terus dijalankan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
Fraksi Golkar (Epi Suardi) mempertanyakan percepatan perbaikan jalan yang banyak rusak. Bupati menjelaskan kendala ada pada keterbatasan anggaran.
“Untuk 2026 kita tidak lagi menerima DAK fisik bidang jalan, sehingga diupayakan dari sumber lain, seperti program Instruksi Presiden Jalan Daerah, ” ungkapnya.
Komitmen Bersama
Rapat paripurna berlangsung dinamis dengan penjelasan bupati yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan RAPBD 2026 agar mampu mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Agam.
(Humas DPRD Agam)
