3 hours ago
1
Kendari – Pengamat Ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra) sekaligus Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Syamsul Anam, menilai kondisi perekonomian Sultra menunjukkan tren positif di bawah komando Gubernur Sultra, Andi Sumagerukka sepanjang 2025, meski dihadapkan pada tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global.
Hal itu disampaikan Syamsul Anam saat diwawancarai terkait dinamika ekonomi Sultra, Kamis (5/2/2026). Ia menjelaskan, secara makro, perekonomian Sultra ditopang oleh sejumlah sektor utama, seperti pertanian, pertambangan, perdagangan, konstruksi, serta jasa.
“Dalam sejarahnya, Sultra pernah mengalami pertumbuhan ekonomi dua digit pada masa boom sumber daya mineral. Namun setelah pandemi Covid-19, pertumbuhan sempat terkoreksi,” ujar Syamsul.
Ia mengungkapkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sultra pada 2025 mencapai 5,79 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,4 persen. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai produksi secara keseluruhan di Sultra.
“Pertumbuhan ini umumnya didorong oleh sektor pertanian sebagai motor utama, kemudian industri pengolahan dan sektor pertambangan. Dari 2024 ke 2025, secara makro memang terlihat ada peningkatan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Syamsul menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut patut diapresiasi, mengingat hampir seluruh daerah, bahkan secara regional dan global, mengalami perlambatan akibat konflik geopolitik dan tekanan ekonomi dunia.
“Ini menunjukkan kerja bersama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat masih mampu menjaga laju pertumbuhan, meskipun kenaikannya tidak terlalu besar,” katanya.
Fokus Pengelolaan Fiskal dan Aset Daerah
Dalam memproyeksikan kondisi ekonomi Sultra ke 2026, Syamsul menyoroti kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka sejak awal 2025. Ia menilai, pemerintah daerah memanfaatkan tiga sumber daya utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni sumber daya fiskal, sumber daya manusia (man power), dan aset atau barang milik daerah.
“Gubernur terlihat fokus memastikan tiga sumber daya ini benar-benar menopang pertumbuhan ekonomi. Dari sisi fiskal, meskipun terjadi pemotongan anggaran, pemerintah berupaya agar dampaknya tidak terlalu menekan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, tantangan fiskal Pemprov Sultra cukup besar, terutama dari sisi penerimaan. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai sekitar Rp800 miliar dinilai berpotensi menekan penerimaan dan belanja daerah.
Sementara itu, dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), Syamsul menjelaskan bahwa Sultra masih sangat bergantung pada sektor-sektor ekstraktif, khususnya pertambangan. Oleh karena itu, langkah gubernur dalam memperkuat regulasi perpajakan dan retribusi daerah dinilai strategis.
“Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak air bawah tanah, dan jenis pajak lainnya yang menjadi kewenangan provinsi sedang dibenahi dari aspek regulasi agar ada kepastian hukum dalam pemungutan,” jelasnya.
Menurut Syamsul, penataan regulasi tersebut menjadi sinyal positif untuk meningkatkan optimisme terhadap realisasi PAD ke depan.
Pengetatan Belanja dan Efisiensi Anggaran
Selain penerimaan, Syamsul juga menyoroti kebijakan pemerintah provinsi dalam membenahi sisi belanja. Ia menilai, langkah gubernur yang memulai pembenahan dari standar belanja, khususnya belanja modal, merupakan kebijakan yang strategis.
“Standar belanja ini penting karena menjadi pintu masuk untuk menilai apakah harga satuan barang dan jasa sudah sesuai, sekaligus mencegah pemborosan dan potensi kebocoran anggaran,” katanya.
Ia menegaskan, kombinasi antara penguatan regulasi pendapatan dan efisiensi belanja menunjukkan arah kebijakan ekonomi daerah yang lebih terukur. Menurutnya, jika konsistensi ini terus dijaga, maka kinerja ekonomi Sultra pada 2026 memiliki peluang untuk tetap tumbuh positif, meski tantangan fiskal dan global masih membayangi.
“Dari kacamata ekonomi, langkah-langkah ini mencerminkan upaya serius pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tutup Syamsul.
Post Views: 108
