9 hours ago
4
Kendari – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengumpulkan pelaku usaha travel, asosiasi, kepolisian hingga Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sultra dalam Forum Silaturahmi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Rabu (25/2/2025).
Forum itu digelar merespons dinamika penyelenggaraan haji dan umrah yang dinilai makin rumit, terutama akibat perubahan regulasi di Arab Saudi yang kerap terjadi dalam waktu singkat.
Ketua DPD Kesthuri Sultra, Rahman Rahim, menegaskan urusan haji dan umrah tidak bisa dibebankan hanya kepada biro perjalanan.
“Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah hal yang kompleks dan membutuhkan kerja sama semua pihak. Bukan hanya dari pihak travel atau asosiasi, tetapi membutuhkan dukungan instansi dan stakeholder lainnya,” ujarnya.
Menurut Rahman, lemahnya koordinasi berisiko membuat para calon jemaah menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena itu, ia mendorong adanya kesepahaman antarpemangku kepentingan agar setiap persoalan bisa diantisipasi lebih awal.
“Kami ingin masyarakat tidak dirugikan. Semua pihak harus bersinergi agar penyelenggaraan haji dan umrah berjalan tertib dan aman,” tuturnya.
Rahman juga menyoroti pentingnya edukasi publik mengenai standar operasional prosedur (SOP) dan ciri biro perjalanan resmi. Literasi ini dinilai krusial untuk menekan potensi kasus gagal berangkat.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umrah Sultra, Muhammad Lalan Jaya, mengatakan forum semacam ini dibutuhkan untuk memetakan risiko sekaligus memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak.
“Kami sangat mengapresiasi forum ini. Antusiasme peserta menunjukkan kepedulian bersama terhadap kualitas penyelenggaraan haji dan umrah,” kata Lalan.
Ia turut menyinggung kasus yang tengah ditangani kepolisian terkait jemaah yang batal berangkat ke Arab Saudi karena tiket melewati batas waktu hingga hangus.
Lalan mengingatkan, setiap sengketa harus ditempuh melalui jalur hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan banyak pihak.
“Jika ada masalah dan merasa terancam, silakan melapor ke kepolisian. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat lebih teliti sebelum memilih biro perjalanan dengan memastikan tiga hal utama terpenuhi.
“Pastikan jadwal keberangkatan jelas, tiketnya jelas, dan akomodasinya juga jelas. Tiga hal ini sangat menentukan agar jamaah tidak dirugikan,” imbaunya.
Forum tersebut menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat koordinasi antara asosiasi dan pemerintah daerah, dengan fokus pada perlindungan jemaah serta peningkatan standar layanan haji dan umrah di Sultra.
Post Views: 147
