6 hours ago
2
Sulawesi Tenggara – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) ikut memberi catatan kritis kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun pemerintahan. Walhi Sultra mencatat negara beserta ruang-ruang hidup rakyat telah dikuasai segelintir elit ekonomi dan politik.
Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman, mengatakan pengambil keputusan-keputusan publik justru mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya, terutama dalam pengelolaan sektor sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan, perkebunan, dan energi. Hal itu menyebabkan kerusakan serius terhadap sumber-sumber ekonomi lokal masyarakat.
“Di Sulawesi Tenggara, ekspansi pertambangan nikel yang masif telah menyebabkan kerusakan serius terhadap sumber-sumber ekonomi lokal masyarakat. Pesisir dan laut sebagai tumpuan hidup para nelayan kini tercemar dan mengalami degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka,” kata Andi dalam konferensi pers di Kantor Walhi, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Sialnya kondisi itu bukan hanya di Sultra. Daerah lain, seperti Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, hingga Papua, mengalami hal serupa. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Even Sembiring, menilai kepemimpinan Presiden Prabowo dengan kabinet yang gemuk dan tidak efektif, kebijakan mengabaikan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta upaya sistematis mengembalikan dominasi militer ke ruang sipil, menjadi tanda kemunduran demokrasi.
“Catatan ini tidak hanya mencerminkan situasi nasional, tetapi atmosfer represinya merata di berbagai daerah,” ungkap Boy.
Menurut Walhi, setahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan arah demokrasi yang makin menjauh dari semangat konstitusi. Ambisi memperkuat militerisme tampak dalam kebijakan dan praktik kenegaraan, termasuk pengesahan revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperluas peran militer di ruang sipil. Pemerintahan juga melanjutkan pola tata kelola ekstraktif warisan rezim sebelumnya, mengabaikan hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat.
Walhi menyampaikan catatan kritis sekaligus peringatan tegas terhadap berbagai kebijakan, pendekatan, dan program Prabowo–Gibran yang dinilai merusak prinsip-prinsip keadilan ekologis serta mengorbankan keselamatan rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan bersifat represif, tidak berpihak pada keberlanjutan, dan memicu bencana ekologis menunjukkan arah pemerintahan yang abai terhadap hak rakyat dan masa depan lingkungan hidup.
“Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai situasi yang menakutkan dan mengerikan bagi Indonesia. Target 8 persen pertumbuhan ekonomi membuat negara makin menggenjot investasi, khususnya dari ekstraksi sumber daya alam. Pilihan cara ekonomi yang kapitalistik makin menaruh rakyat dan lingkungan di bawah ancaman krisis. Hal ini kian diperparah dengan pendekatan represif dan militeristik,” pungkasnya.
Post Views: 77
