1 week ago
30
Sulawesi Tenggara – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) membeli empat mobil dinas baru yang menghabiskan uang Rp5,5 miliar (5.589.000.000) dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025. Pembelian itu tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Akademisi Universitas Muhammadiyah (UM) Kendari, Andi Awaluddin, menilai pembelian mobil dinas baru sebagai potret buruk lembaga legislatif di daerah. Dia menyebut kebijakan itu justru menegaskan ketidakpekaan DPRD Sultra terhadap rakyat yang sedang menyoroti tingginya fasilitas dan gaji anggota dewan.
“Ketika pimpinan DPRD tidak ada kepekaan tentang empati publik, saya pikir ini menjadi cerminan bahwa unsur pimpinan tidak punya empati sosial. Mereka lebih mementingkan kenyamanan fasilitas dibandingkan kebutuhan rakyat,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).
Catatan pembelian mobil dinas baru Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Foto: Istimewa.Menurut Dosen Ilmu Politik UM Kendari itu kebijakan DPRD Sultra berpotensi memperlebar jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya. Dia berpendapat seharusnya anggaran daerah diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih berdampak pada masyarakat luas.
“Ini mencederai perasaan publik dan memperburuk citra DPRD. Seolah mereka mengabaikan suara rakyat dan sibuk mempertontonkan kemewahan. Poinnya adalah bagaimana kepekaan sosial anggota DPRD terhadap isu-isu publik. Sayangnya, keputusan ini justru memperlihatkan DPRD Sultra abai terhadap harapan rakyat,” ujarnya.
Post Views: 198
