2 weeks ago
30
Sulawesi Tenggara – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra) 5,65 persen pada triwulan III 2025. Namun, angka pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan rakyat Sultra secara menyeluruh.
Hal itu karena pertumbuhan ekonomi Sultra masih bertumpu pada sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Aktivitas industri memang memberi kontribusi besar pada produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Di banyak wilayah sekitar tambang dan industri nikel, masyarakat justru menghadapi persoalan sosial, kerusakan lingkungan, serta hilangnya sumber penghidupan tradisional, seperti pertanian dan perikanan.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra, Andi Rahman. Foto: Istimewa.Di samping itu, ketimpangan ekonomi antarwilayah perkotaan dan pedesaan makin tajam. Pertumbuhan ekonomi tertinggi justru terjadi di kantong-kantong industri besar, sedangkan pedesaan, pesisir, dan kepulauan, masih tertinggal. Akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih, kesehatan, dan pendidikan, masih menjadi masalah nyata.
“Artinya angka pertumbuhan tersebut lebih banyak dinikmati korporasi besar dan investor, bukan pelaku usaha mikro yang disebut-sebut menjadi fokus pemerintah,” ungkap Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra, Andi Rahman, Senin (10/11/2025).
Dampak ekologis dari industrialisasi di Sultra juga makin terasa. Sungai-sungai di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Kolaka, dan Pulau Kabaena, tercemar sedimen tambang nikel. Pesisir Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, dipenuhi limbah.
Sementara hutan di berbagai kabupaten terus terdegradasi akibat ekspansi izin tambang dan aktivitas PLTU batu bara. Masalah-masalah itu memperparah krisis iklim dan mengancam keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
Infografik pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra) triwulan III tahun 2025. Foto: BPS Sultra.“Pernyataan pemerintah akan fokus memperkuat UMKM memang positif. Namun, hingga kini dukungan riil terhadap sektor tersebut masih minim. Banyak pelaku usaha kecil di kabupaten dan kota belum mendapat akses modal, pelatihan, atau pasar memadai,” jelasnya.
Anggaran besar justru terserap untuk infrastruktur pendukung industri nikel dan energi fosil. Dengan demikian, angka pertumbuhan ekonomi 5,65 persen tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan tanpa keadilan ekologis dan sosial hanya akan memperlebar jurang ketimpangan dan meninggalkan masyarakat lokal dalam bayang-bayang eksploitasi sumber daya alam.
“Yang dibutuhkan Sultra saat ini bukan hanya ekonomi tumbuh, tetapi pembangunan berpihak pada rakyat, berkeadilan lingkungan, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Infografik angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode Maret 2018 sampai Maret 2025. Foto: BPS Sultra.Akademisi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Caesar Muslim, menyebut kerusakan lingkungan akibat tambang nikel dapat berdampak langsung terhadap kemiskinan, karena membuat petani serta nelayan butuh waktu beradaptasi mencari sumber penghidupan baru. Hasil penelitian Caesar Muslim pada tahun 2024 juga menyimpulkan pertumbuhan ekonomi tidak membantu mengurangi kemiskinan, melainkan malah memperparahnya.
Caesar menyebut setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi di Sultra, kemiskinan juga naik 0,248 persen. Pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan yang berjalan searah dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial dan politik, serta rendahnya pemerataan pendapatan masyarakat.
“Menurut saya tentu ada, meski butuh pembuktian empiris dengan penelitian lebih lanjut. Adanya pencemaran akibat aktivitas tambang nikel akan berdampak langsung terhadap penghidupan masyarakat lokal. Terlebih lagi mereka butuh waktu beradaptasi mencari sumber penghidupan baru,” kata Caesar, Senin, 21 April 2025.
Penelitian Caesar berjudul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Sulawesi Tenggara” juga sekaligus membantah teori trickle down effect. Teori itu menyebut pertumbuhan ekonomi akan mengurangi tingkat kemiskinan, karena terciptanya kesejahteraan melalui investasi dan lapangan kerja. Namun, investasi pada sektor pertambangan nikel hanya dinikmati para cukong.
“Teori trickle down effect yang mengatakan setiap ekonomi tumbuh di suatu wilayah, semestinya menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, hasil penelitian yang saya lakukan, malah sebaliknya. Pertumbuhan ekonominya naik, tingkat kemiskinannya juga meningkat. Tentu itu karena tidak adanya pemerataan yang terjadi,” pungkasnya.
Post Views: 23
