9 hours ago
4
Kendari – Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Perbamida) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) X di Claro Hotel Kendari, Kamis (11/12/2025). Forum tahunan ini menjadi ajang konsolidasi nasional bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) milik pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan peran strategisnya dalam perekonomian lokal.
Staf Ahli Gubernur Sultra, La Ode Fasikin menuturkan keberadaan BPR dan BPRS menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah karena mampu menjangkau UMKM yang sering kali belum dilirik perbankan umum. Ia menilai peran tersebut menjadikan BPR dan BPRS bukan hanya lembaga finansial, tetapi juga mitra pemerintah daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
“BPR dan BPRS memiliki kedekatan langsung dengan warga dan UMKM. Karena itu posisinya sangat strategis dan harus terus ditopang dengan pengelolaan yang profesional di tengah persaingan usaha yang makin ketat,” ujar Fasikin.
Ia menegaskan pentingnya Munas Perbamida sebagai ruang evaluasi sekaligus penyusunan langkah bersama untuk memperkuat tata kelola agar lembaga keuangan daerah tetap adaptif terhadap dinamika industri.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Perbamida, Sofia Nurkrisnajati Atmaja menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini BPR dan BPRS milik pemerintah daerah. Ia menyebutkan hingga September 2025, terdapat 174 BPR dan 27 BPRS dengan total aset mencapai Rp57,27 triliun. Laba berjalan tercatat Rp783,9 miliar dan sebagian besar lembaga berada dalam kondisi sehat.
“Hampir semua BPR dan BPRS milik pemda berada pada posisi untung dan stabil. Ini menunjukkan komitmen besar kami untuk terus memperbaiki kinerja dan memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah,” kata Sofia.
Ia menambahkan sebagian besar anggota Perbamida telah menyalurkan kredit daerah dengan skema subsidi pemerintah daerah, bahkan beberapa menerapkan bunga 0 persen. Program kredit murah itu dikombinasikan dengan pendampingan UMKM bersama OPD demi mendorong pelaku usaha naik kelas. Selain itu, Perbamida juga aktif dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan berperan membantu masyarakat dari jerat rentenir melalui akses kredit terjangkau.
Sofia juga menyinggung kebijakan konsolidasi BPR dan BPRS sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan yang saat ini tengah berjalan di sejumlah provinsi, termasuk Sultra dan Jawa Tengah. Menurutnya, karakteristik antarprovinsi berbeda sehingga lembaga BUMD ini harus tetap mengedepankan kearifan lokal di tiap daerah.
Ketua Panitia Munas X Perbamida 2025, Ahmat, melaporkan bahwa kegiatan yang akan berlangsung hingga Jumat (12/12) itu diikuti 157 peserta dari 212 lembaga anggota Perbamida. Para peserta hadir dari berbagai DPW, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan hingga Maluku Utara. Munas dibuka dengan seminar nasional bertema peran BPR dan BPRS dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.
“Peserta datang dari seluruh Indonesia meski beberapa daerah mengalami kendala perjalanan. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kuat untuk membangun BPR-BPRS yang lebih profesional dan berdaya saing,” ujar Ahmat.
Rangkaian Munas akan ditutup dengan agenda kunjungan peserta ke sejumlah destinasi wisata di Kota Kendari sebagai bagian dari promosi pariwisata daerah. Panitia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sultra dan seluruh pihak yang mendukung kelancaran kegiatan.
Dengan terlaksananya Munas X, Perbamida menargetkan penguatan kolaborasi serta peningkatan kualitas tata kelola agar BPR dan BPRS semakin berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan mitra strategis pemerintah dalam mendukung UMKM.
Post Views: 127
