1 day ago
8
Kendari – Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Sahid Azizah Syariah Hotel & Convention Kendari, Rabu (26/11/2025). Agenda ini menjadi momentum penting bagi Lira Sultra untuk menyusun program kerja tahun 2026 serta arah kepemimpinan selanjutnya.
Rakerwil turut dihadiri Presiden DPP Lira Andi Syafrani, para bupati dan wali kota Lira se-Sultra, serta perwakilan kejaksaan, kepolisian, TNI, organisasi kepemudaan dan insan pers. Kehadiran berbagai unsur ini mempertegas komitmen kolaborasi Lira dengan pemerintah dan stakeholder dalam mengawal program-program nasional di Sultra.
Gubernur Lira Sultra, Jefri Rembasa menekankan pentingnya perumusan program kerja yang selaras dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan seluruh mitra strategis. Ia melihat Sultra sebagai daerah dengan keragaman suku dan gagasan sehingga membutuhkan keterlibatan lebih banyak pihak.
Gubernur Lira Sultra, Jefri Rembasa. Foto: La Ode Muhammad Fajar Gibran/Kendariinfo. (26/11/2025).“Lira ini salah satu ormas terbesar yang sudah puluhan tahun hadir di Indonesia dan tercatat di MURI. Tentu perannya sangat strategis dalam membantu pemerintah,” ujar Jefri.
Jefri juga menegaskan bahwa program nasional seperti penanganan pangan, program Koperasi Merah Putih, hingga makan bergizi gratis (MBG) bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif Lira dan ormas lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Untuk program 2026, pertama itu masalah mengawal program nasional. Program nasional ini yakni makanan bergizi gratis. Kita mau coba sosialisasikan di masyarakat bahwa program ini sangat penting dan sangat diwajibkan. Hanya mungkin yang kita coba kawal adalah jumlah harga atau standar gizi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti hubungan kemitraan dengan aparat penegak hukum (APH), khususnya kepolisian dan kejaksaan. Jefri mengungkapkan adanya laporan dari anggota Lira yang disebutnya mayoritas tidak mendapatkan tindak lanjut.
“Inilah kami berharap bahwa Forkopimda harus transparan, apa alasannya sehingga laporan Lira tidak ditindaklanjuti. Hal seperti ini bisa dikerjasamakan,” tegasnya.
Meski begitu, kehadiran perwakilan APH dalam Rakerwil dinilainya sebagai bentuk keseriusan untuk membangun sinergi. Ia berharap kerja sama ini tidak hanya sebatas seremonial, tetapi diwujudkan dalam kolaborasi konkret untuk mendukung pembangunan di Bumi Anoa.
“Banyak hal ke depan yang bisa kita pikirkan untuk kemajuan Sultra, banyak ide-ide untuk menuntaskan persoalan pangan di Bumi Anoa,” ujarnya.
Post Views: 69
