6 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina Martin Romualdez mengajukan pengunduran diri pada Rabu (17/9) setelah namanya terseret skandal korupsi yang makin meluas.
Pengunduran diri Romualdez berlangsung kurang dari dua pekan setelah Presiden Senat Filipina Francis Escudero mengalami nasib serupa gegara ikut terseret skandal korupsi "proyek infrastruktur fiktif" atau ghost projects, terutama soal proyek pengendalian banjir negara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Romualdez, yang merupakan sepupu Presiden Ferdinand Marcos, menyampaikan kepada para anggota dewan bahwa ia mundur dengan "hati nurani yang bersih" agar badan investigasi yang baru dibentuk dapat menjalankan tugasnya tanpa "pengaruh yang tidak semestinya".
Kemurkaan publik atas proyek infrastruktur fiktif semakin memuncak sejak Marcos menyorotinya dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu, yang disampaikan setelah berpekan-pekan banjir mematikan.
Ribuan orang diperkirakan akan turun ke jalan di ibu kota Manila pada Minggu dalam aksi bertajuk "Trillion Peso March", mengacu pada perkiraan Greenpeace mengenai dana yang diduga diselewengkan dari proyek-proyek terkait iklim sejak 2023.
"Isu yang membayangi sejumlah proyek infrastruktur telah menimbulkan pertanyaan yang membebani bukan hanya diri saya, melainkan juga lembaga yang kita layani bersama," ujar Romualdez di hadapan DPR seperti dikutip Channel NewsAsia.
"Semakin lama saya bertahan, semakin berat pula beban itu," lanjutnya, sebelum secara resmi mengajukan pengunduran diri.
Hanya satu jam berselang usai Romualdez menyatakan mundur, Faustino Dy, sekutu lama Marcos, terpilih sebagai Ketua DPR yang baru tanpa perlawanan.
Filipina memang tengah dirundung skandal kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama pejabat tinggi yang sempat memicu beberapa demonstrasi. Salah satu kasus korupsi yang disorot adalah soal proyek "pengendalian banjir."
Pekan lalu, pemilik sebuah perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum serta Jalan Raya menerima suap tunai.
Dalam sebuah sidang, nama Romualdez disebut sebagai pihak yang menyetujui pendanaan tanpa melalui mekanisme pengawasan DPR.
Dalam wawancara radio pada Rabu (17/9), anggota DPR Ronaldo Puno mengatakan Romualdez, sekutu dekatnya, telah memberi tahu para legislator bahwa kontroversi tersebut "terlalu berat" dan ia berniat "mundur untuk menghadapi tuduhan ini".
Sementara itu, Presiden Marcos telah mengumumkan mantan hakim agung Andres Reyes akan memimpin komisi beranggotakan tiga orang yang ditugaskan menyelidiki proyek-proyek pengendalian banjir selama 10 tahun terakhir.
Filipina memiliki sejarah panjang skandal korupsi, di mana politikus berpengaruh yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi kerap lolos dari hukuman penjara yang berat.
(rds)
