2 days ago
17
Kendari – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara memperkuat langkah pengamanan harga dan pasokan pangan. Hal itu disampaikan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sultra di Ruang Pola Kantor Gubernur.
Rakor tersebut digelar untuk memadukan strategi pengendalian inflasi di seluruh daerah, sekaligus menjawab potensi gejolak harga pada akhir tahun yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan masyarakat. Sebagai Ketua TPID, Gubernur Sultra menegaskan tiga fokus utama yakni memperkuat sinergi daerah, membangun ketahanan pangan, dan menjaga stabilitas harga jelang Nataru.
Dalam paparannya, Gubernur menilai kondisi ekonomi Sultra masih solid. Pertumbuhan ekonomi Sultra pada triwulan III 2025 mencapai 5,65 persen, lebih tinggi dari nasional yang ada di angka 5,06 persen. Meski demikian, ia mengingatkan adanya potensi tekanan harga memasuki triwulan IV. Sultra memang mencatat deflasi bulanan 0,58 persen, namun inflasi tahunan masih berada di level 3,26 persen.
“Kita perlu melakukan extra effort pengendalian inflasi berdasarkan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, mengingat proyeksi inflasi yang diperkirakan berada pada rentang atas target nasional,” kata Gubernur Sultra saat memimpin rapat, Selasa (25/11) kemarin.
Pemprov Sultra pun menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menahan potensi lonjakan harga menjelang libur akhir tahun. Di sektor pangan, pemerintah mempercepat perluasan area tanam dan penggunaan bibit unggul demi memastikan suplai tetap memadai. Sementara di sektor perikanan, budidaya laut diperkuat untuk menurunkan ketergantungan pada perikanan tangkap yang berisiko terganggu cuaca ekstrem dan untuk mendorong hilirisasi produk.
Upaya menjaga kelancaran distribusi dilakukan melalui peningkatan kerja sama antarwilayah, perbaikan infrastruktur jalan dan logistik, serta efisiensi biaya pengiriman terutama di daerah kepulauan. Di saat bersamaan, keterjangkauan harga dipertahankan lewat penguatan jaringan kios pangan, peningkatan peran Satgas Pangan, serta dorongan investasi dalam penggilingan beras dan industri pengolahan.
Sektor komunikasi publik juga masuk dalam perhatian. Pemerintah memastikan adanya penyampaian informasi harga secara berkala, pelaksanaan rakor berjenjang, serta pemantauan dampak UMP terhadap daya beli masyarakat.
Menutup arahannya, Gubernur Sultra kembali menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi.
“Saya selaku Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan terima kasih kepada TPID, baik dari jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan seluruh stakeholder yang telah bersinergi menjaga laju inflasi daerah agar tetap terkendali,” tuturnya.
Post Views: 25
