10 hours ago
4
Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memastikan program prioritas tetap berjalan optimal meski menghadapi penyesuaian fiskal nasional. Tahun 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari diproyeksikan sebesar Rp1,4 triliun, mengalami pengurangan sekitar Rp300 miliar dari besaran APBD 2025 yang mencapai Rp1,7 triliun.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan penyesuaian ini merupakan kebijakan nasional terkait efisiensi transfer pusat ke daerah sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Meski demikian, ia memastikan efisiensi tersebut tidak akan menghambat program prioritas yang telah dirancang. Sebagai kota jasa, Kendari memiliki banyak sektor strategis yang dapat terus dioptimalkan demi menjaga pembangunan tetap melaju.
“Efisiensi bukan kendala untuk bekerja dan berkarya. Kita tetap gaspol demi kemajuan Kota Kendari. Bagi kami, ini bukan masalah. Justru menjadi peluang untuk menghadirkan kerja nyata dan mendukung program-program Pak Presiden,” ujar Siska kepada Kendariinfo, Minggu (30/11/2025).
APBD 2026 telah disepakati dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Kendari pada Sabtu (29/11), yang sekaligus membahas empat raperda strategis, pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai, penyelenggaraan pemerintahan berbasis data kelurahan presisi, perubahan Perda Barang Milik Daerah, serta tata cara penyelenggaraan cadangan pangan daerah. Rangkaian regulasi tersebut menjadi landasan penting penguatan tata kelola kota yang lebih efektif, transparan, dan responsif.
Disusun berdasarkan RPJMD 2025 – 2029, Kebijakan Umum APBD, dan regulasi keuangan daerah, APBD 2026 diarahkan untuk mewujudkan visi Kendari sebagai Kota Layak Huni. Sejumlah sektor menjadi prioritas, mulai dari peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pengembangan UMKM dan industri kreatif, percepatan digitalisasi pelayanan publik, hingga program pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi.
“Kami optimis ruang gerak pembangunan makin terbuka. Program yang efektif harus berjalan efektif, dan dampaknya harus dirasakan masyarakat,” tegas Siska.
Ia juga mengungkapkan masih ada utang warisan ratusan miliar yang akan diselesaikan oleh Pemkot Kendari. Untuk itu, ia memastikan pendapatan asli daerah (PAD) akan diperkuat melalui optimalisasi sektor-sektor produktif agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
“PAD akan kami masifkan. Tidak boleh ada kebocoran. Kita ingin kendari maju, dan itu harus diwujudkan. Utang juga masih ada, tetap kita akan bayar semuanya,” bebernya.
Oleh karena itu, Siska mengajak seluruh elemen, baik DPRD, perangkat daerah, serta masyarakat untuk bergandengan tangan mewujudkan pembangunan Kota Lulo yang lebih maju, tertib, dan berdaya saing.
Post Views: 106
