PANGANDARAN JAWA BARAT - Saudara pimpinan dan peserta Rapat Paripurna DPRD yang berbahagia,
berkaitan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, pada prinsipnya fraksi-fraksi menyetujui bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023 layak untuk dibahas pada tahap berikutnya.
Demikian dikatakan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata saat menyampaikan Jawaban Bupati Pangandaran terhadap
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2023 pada Rapat Paripurna, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Rabu (06/03/2024).
Disampaikannya bahwa,
kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran
dengan DPRD semakin
mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Sebagaimana kita maklumi bahwa tahun anggaran 2023 merupakan tahun pergeseran dari pandemi ke gejolak ekonomi global antara lain masalah Inflasi, harga bahan pokok dan komoditi yang cukup berdampak pada seluruh aspek penyelenggaraan Pemerintahan. Namun demikian, kita mampu bangkit bertahap dalam semua aspek ekonomi pembangunan.
Perencanaan dan penganggaran kinerja pemerintah kabupaten pangandaran tahun 2023 sebagaimana arahan pemerintah pusat bahwa kita harus menyusun perencanaan dengan optimis, sehingga prediksi dan asumsi yang kita gunakan berdasarkan perhitungan optimis.
Beberapa indikator makro pembangunan juga menunjukkan peningkatan atau tren yang positif antara lain naiknya angka indeks pembangunan manusia (IPM), turunnya angka kemiskinan dan juga angka pengangguran.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh balai sertifikat elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara "katanya",
Menurut Jeje, LKPJ yang disampaikan ini telah mengacu pada permendagri nomor 18 tahun 2020 baik secara sistematika maupun substansi telah sesuai.
Juga penyajian angka-angka
pelaporan keuangan dalam LKPJ dapat dimungkinkan perlu adanya penyesuaian kembali karena belum dilakukan hasil audit BPK.
Terkait dengan beberapa arahan dari pemerintah pusat juga antara lain untuk konsentrasi pada permasalahan penanganan inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, percepatan penggunaan produk dalam negeri terus kita upayakan untuk diselesaikan.
Demikian tanggapan dan jawaban yang dapat kami sampaikan, hal-hal lain apabila belum terjawab dalam kesempatan kali ini merupakan bahan dan pertimbangan dalam pembahasan tahap selanjutnya "kata Jeje". (Anton AS)
