PPI Jepang Imbau Mahasiswa Diaspora RI Tak Gelar Aksi Demonstasi

Jakarta, CNN Indonesia --

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang mengeluarkan imbauan penting terkait maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Indonesia di sejumlah negara. PPI Jepang meminta agar mahasiswa Indonesia di luar negeri tidak melakukan demonstrasi di jalanan umum maupun di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat.

Menurut PPI Jepang, aksi semacam itu berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keberadaan dan citra diaspora Indonesia di negara tuan rumah.

Selain menimbulkan ketidaknyamanan, aksi demonstrasi juga dikhawatirkan dapat merusak hubungan baik antara komunitas diaspora dengan pemerintah lokal.

"Hal ini akan sangat merugikan upaya kita bersama untuk memperkuat posisi dan hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri," kata Ketua Umum PPI Jepang 2024-2025, Prima Gandhi dalam keterangan tertulis.

Prima menjelaskan, mahasiswa Indonesia di luar negeri sebagai bagian elemen diaspora harus terus mengupayakan menjaga keharmonisan hubungan diplomatik dan sosial dengan negara setempat.

Karena itu, PPI Jepang mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dan pandangan melalui jalur yang lebih konstruktif, dialogis, dan resmi secara santun, agar tujuan bersama dapat dicapai tanpa menimbulkan dampak yang merugikan.

Tak hanya itu, PPI Jepang juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik bangsa dan negara, serta memastikan bahwa tindakan di luar negeri mencerminkan sikap yang bertanggung jawab dan penuh penghormatan terhadap aturan dan norma yang berlaku di negara tempat tinggal.

"Demikian imbauan ini kami sampaikan sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan dan keberadaan diaspora Indonesia yang semakin berkembang dan berkontribusi positif di berbagai belahan dunia," pungkas Prima.

Adapun pernyataan sikap ini ditandatangani oleh jajaran pengurus PPI Jepang 2024-2025, yakni Prima Gandhi (Ketua Umum), Rayhan Maulana Ryzan (Wakil Ketua Umum), Muhammad Reza Hasrul (Sekretaris Jenderal), dan Whisnu Agung Baroto (Bendahara Umum).

(ory/ory)