7 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, mengajukan dekrit pembubaran parlemen pada Rabu (3/9).
Melalui pernyataan Partai Pheu Thai, langkah ini diambil setelah partai oposisi terbesar justru mendukung kandidat lain untuk memimpin pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan itu berpotensi memicu pemilu baru sebelum akhir tahun, hanya dua tahun setelah Thailand terakhir menggelar pemilu pada Mei 2023.
Namun, langkah tersebut memicu perdebatan hukum karena status Phumtham yang hanya menjabat sebagai perdana menteri sementara.
Kekosongan kekuasaan melanda pemerintahan Thailand sejak Jumat pekan lalu, usai Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dicopot oleh Mahkamah Konstitusi akibat pelanggaran etika.
Pheu Thai, yang masih berstatus partai berkuasa sementara, sempat berusaha menggandeng Partai Rakyat sebagai mitra politik.
Namun, Partai Rakyat justru menyatakan dukungan kepada pengusaha konservatif Anutin Charnvirakul.
Partai tersebut bahkan menyatakan siap memberikan 143 kursi parlemen untuk mengantarkan Anutin menjadi perdana menteri, dengan syarat parlemen dibubarkan dalam empat bulan.
Seorang ilmuwan politik dari Universitas Ubon Ratchathani, Titipol Phakdeewanich, menilai pemilu baru mungkin menjadi jalan keluar.
"Pemilu bisa menjadi solusi terbaik, karena sekarang hampir mustahil membentuk pemerintahan normal," ujarnya kepada AFP.
Di sisi lain, langkah Phumtham membubarkan parlemen langsung dipersoalkan secara hukum.
Salah satu anggota kubu Anutin melaporkannya atas dugaan penyalahgunaan wewenang, sementara seorang anggota parlemen lain menuduhnya melakukan pelanggaran royal karena mengajukan pembubaran parlemen kepada raja tanpa kewenangan yang jelas.
Anutin sendiri pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan.
Pada 2022, ia memenuhi janji untuk melegalkan ganja, namun juga mendapat kritik setelah pernyataannya yang menyalahkan warga asing atas penyebaran Covid-19.
Partai Pheu Thai selama dua dekade menjadi kendaraan politik keluarga Shinawatra, bersaing dengan elite pro-monarki dan pro-militer.
Namun posisinya kini kian melemah setelah Anutin dan Partai Bhumjaithai meninggalkan koalisi, dipicu sengketa perbatasan dengan Kamboja yang berujung pada pencopotan Paetongtarn.
Partai Rakyat, yang merupakan penerus Partai Move Forward, diprediksi akan kembali mengusung agenda reformasi hukum lese-majeste serta pengurangan pengaruh militer jika pemilu baru digelar.
Seorang warga Bangkok berusia 34 tahun, Itthirat Sutannachana, mengaku siap mendukung mereka. "Saya akan beri kesempatan pada wajah baru untuk melihat apakah mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda," ujarnya.
(zdm/rds)
