BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi. Paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, M. Ali Mahrus dan diikuti Anggota Dewan lintas fraksi, Kepala SKPD, Camat, hinggg Kepala Desa/Lurah se-Banyuwangi, Senin (18/3/2024).
Dalam LKPJ, Ipuk memaparkan berbagai inovasi, program, hingga capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi pada tahun 2023 meningkat menjadi 73, 79 dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 73, 15.
(Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Banyuwangi)
Persentase penduduk miskin di Banyuwangi menurun dari 7, 51 persen pada tahun 2022 menjadi 7, 34 persen pada tahun 2023. Indeks Gini pada tahun 2023 sebesar 0, 351. Hal ini dialami hampir mayoritas daerah di jawa timur.
"Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 5, 03 persen. Realisai tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 110, 79 persen, " kata Ipuk.
Untuk pendapatan per kapita Banyuwangi pada tahun 2023, naik menjadi Rp 58, 086 juta. Jumlah itu lebih besar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 53, 822 juta. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 2023 mencapai 91, 50 berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
"Indeks Pendidikan terealisasi 101, 64 persen atau naik 0, 62 persen dari tahun sebelumnya. Indeks Kesehatan tahun 2023 sebesar 0, 83 atau terealisasi 106, 41 persen dari target yang telah ditetapkan, " imbuh Ipuk.
Selanjutnya dari sektor pertanian, produksi padi di tahun 2023 tembus 66, 42 kwintal/hektare. Sedangkan jagung, naik menjadi 68, 42/hektare. Urusan Penanaman Modal, jumlah realisasi investasi mencapai Rp 4, 8 triliun atau naik sekitar 1, 1 triliun dari tahun sebelumnya.
Kemudian Pendapatan Daerah 2023 ditetapkan senilai Rp 3.303 triliun terealisasi sebesar Rp 3., 374 triliun atau 102, 15 persen. Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 3, 748 triliun dan terealisasi sekitar Rp 3, 617 triliun atau 96, 50 persen. Untuk realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp 444, 9 miliar, terealisasi Rp.279, 9 miliar atau sebesar 62, 92 persen yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Bupati Ipuk juga menyampaikan beberapa prestasi yang telah diraih Banyuwangi tahun 2023. Salah satunya, penghargaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) predikat K dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Kami menyadari bahwa masih banyak yang harus dibenahi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Banyuwangi. Untuk itu, masukan dari dewan akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi di masa mendatang, " pungkas Ipuk mengakhiri penyampaian laporannya.
Setelah itu, dokumen LKPJ Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 ditandatangani dan diserahkan oleh Ipuk kepada DPRD. (***)
