AS Sanksi Pelapor Khusus PBB yang Kritik Israel atas Genosida Gaza

Jakarta, CNN Indonesia --

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina pada Rabu (9/7). Albanese dikenal sebagai kritikus keras terhadap perang Israel di Gaza, Palestina.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pernyataannya menyebut bahwa sanksi telah dijatuhkan kepada Albanese. Rubio mengatakan tindakan Albanese tidak sah.

"Hari ini saya menjatuhkan sanksi kepada Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB Francesca Albanese atas upayanya yang tidak sah dan memalukan untuk memicu tindakan (Mahkamah Pidana Internasional) terhadap pejabat, perusahaan, dan eksekutif AS serta Israel," kata Rubio, seperti dilansir Reuters.

Melalui unggahan di platform X pada Rabu malam, Albanese menulis bahwa ia "berdiri teguh dan meyakinkan di sisi keadilan, seperti yang selalu saya lakukan," tanpa secara langsung menyebutkan sanksi AS. Dalam pesan teks kepada Al Jazeera, ia dikutip menepis langkah AS tersebut sebagai "teknik intimidasi ala mafia."

Albanese, seorang pengacara dan akademisi asal Italia, sebelumnya telah menyerukan negara-negara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memberlakukan embargo senjata dan memutuskan hubungan perdagangan serta finansial dengan Israel. Ia menuduh sekutu AS tersebut melancarkan "kampanye genosida" di Gaza.

Israel sendiri menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional dan kejahatan perang di ICC atas serangan militer yang menghancurkan Gaza. Israel membantah tuduhan tersebut dan mengatakan kampanyenya adalah bentuk pertahanan diri setelah serangan Hamas yang mematikan pada Oktober 2023.

Dalam laporan yang diterbitkan awal bulan ini, Albanese menuduh lebih dari 60 perusahaan, termasuk produsen senjata besar dan perusahaan teknologi, terlibat dalam mendukung permukiman Israel dan tindakan militer di Gaza.

Laporan tersebut menyerukan perusahaan-perusahaan untuk menghentikan transaksi dengan Israel dan menuntut pertanggungjawaban hukum bagi para eksekutif yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum internasional.

Sebagai salah satu dari puluhan pakar hak asasi manusia independen yang diberi mandat oleh PBB untuk melaporkan tema dan krisis tertentu, pandangan yang diungkapkan oleh pelapor khusus tidak mencerminkan pandangan keseluruhan badan global tersebut.

Sanksi AS terhadap Albanese menuai kecaman dari para pakar hak asasi manusia. Dylan Williams, wakil presiden urusan pemerintahan di think tank Center for International Policy, menyebut tindakan tersebut sebagai "perilaku negara nakal." Sementara itu, Amnesty International mengatakan pelapor khusus harus didukung dan bukan dijatuhi sanksi.

"Pemerintah di seluruh dunia dan semua pihak yang percaya pada tatanan berbasis aturan dan hukum internasional harus melakukan segala daya mereka untuk mengurangi dan memblokir efek sanksi terhadap Francesca Albanese dan secara umum untuk melindungi pekerjaan dan kemandirian Pelapor Khusus," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard, yang juga mantan pelapor khusus PBB.

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Presiden Donald Trump telah menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, memperpanjang penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina UNRWA, dan memerintahkan peninjauan terhadap badan kebudayaan PBB UNESCO. Ia juga telah mengumumkan rencana AS untuk keluar dari perjanjian iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia.

(wiw)

[Gambas:Video CNN]